The Official Travel Order (SPPD) Management System at the Regional People's Representative Council (DPRD) of West Nusa Tenggara (NTB) Province is an important innovation in enhancing the efficiency, transparency, and accountability of official travel administration. Prior to the implementation of this system, SPPD management was carried out manually, leading to various obstacles such as slow processes, administrative errors, and lack of transparency. With the adoption of an information technology-based system, the entire process from creation, approval, to reporting of SPPD can be done electronically. The system provides features for data validation, fillable templates, and automatic notifications to expedite the approval process. Integration with the regional financial system enables more efficient and accurate budget management, while a centralized database simplifies data storage and retrieval. The implementation results show significant improvements in time efficiency, reduction of administrative errors, and enhanced transparency and accountability in the use of official travel budgets. The system also facilitates better data management and supports easier audit processes. Thus, the SPPD Management System at the DPRD of NTB Province has successfully delivered positive impacts on the performance of official travel administration, creating a more productive and responsible work environment.

Kemiskinan di Jawa Timur, termasuk di Kabupaten Jember, tetap menjadi tantangan besar yang kompleks dan multidimensional. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Jember meningkat sebesar 0,12 persen poin dalam satu tahun, dari 9,39 persen pada Maret 2022 menjadi 9,51 persen pada Maret 2023. Dalam menanggulangi kemiskinan, data yang akurat sangatlah penting untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang efektif. Tujuan utama penelitian ini adalah mengevaluasi peran BPS dalam menyediakan data yang tepat dan relevan tentang kemiskinan di tingkat lokal, menggunakan analisis data kualitatif dengan data sekunder dari publikasi BPS tahun 2023, seperti garis kemiskinan, presentase penduduk miskin, indeks kedalaman, dan keparahan kemiskinan. Analisis menunjukkan kenaikan garis kemiskinan dan penurunan persentase, indeks kedalaman, serta keparahan kemiskinan dari 2010 hingga 2023. Jurnal ini bertujuan memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai dinamika kemiskinan di Jember pada tahun 2023, diharapkan memberikan wawasan berharga bagi pemerintah dan pemangku kebijakan setempat untuk meningkatkan efektivitas dalam pemantauan dan penanganan kemiskinan di daerah tersebut.