Pelayanan publik (public service) bertujuan untuk memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, baik sebagai individu, makhluk hidup dan warga Negara akan jasa publik (public goods). Dalam undang-undang tersebut, di sebutkan bahwa Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya di sebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang di bentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang di bentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Dalam hal ini, penyelenggara yang dimaksud juga termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMN). Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan bahwa yang di maksud Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya di miliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang di pisahkan.. Jadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu kebijaksanaan pemerintah untuk melayani masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Sekilas memang Cuma dua tugas besar yang di hadapi oleh PT. Jasa Raharja, yakni memberikan santunan kepada mereka yang mengalami musibah kecelakaan saat menumpang agkutan umum dan mereka yang menjadi korban kecelakaan lalulintas jalan. Namun nyatanya, tidak sesederhana itu.  PT. Jasa Raharja melalui pesan Direktu rmenyadari bahwa mengemban amanah UU yang melandasi Jasa Raharja secara substansi adalah “pelayanan”. PT. Jasa Raharja berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia yang tengah berduka mengalami musibah kecelakaan, bukan sekadar memberikan santunan yang sifatnya material. Maka dari tahun ke tahun, membenahi diri adalah bagian yang menjadi focus utama Jasa Raharja.