This research is due to the many criticisms submitted by the public to hospitals regarding the health care provided to them at unsatisfactory rates, many things complained of the public such as in the case of administrative affairs of very long and cumbersome treatment, the implementation of the provision of unresponsive and responsive care services, the attitude of doctors and nurses unprofessional and unfriendly to the patient, facilities and facilities provided by hospitals are still inadequate, and various other things. The problems that arose then became a matter of consideration for the authorities of the Regional General Hospital Padang Pariaman to promptly carry out improvements and evaluation of service performance in order to regain the trust of the public based on the principle of good corporate governance. The principles of good corporate governance are transparency, accountability, responsibility, independence and justice. Researchers conduct research using descriptive qualitative research methods to describe the implementation of problems in more detail, key research data obtained through the process of interviews with relevant informants and document data as additional data reinforcing research arguments. The results of the research then showed that the Padang Pariaman Regional General Hospital has implemented the overall principle of good corporate governance well in terms of openness of information to the principles of transparency and disqualification of the management of the agency to the principles of accountability. However, the implementation of other principles, especially the principles of responsibility, independence and justice, has not been properly implementedPenelitian ini dilatarbelakangi banyaknya kritikan yang disampaikan masyarakat kepada pihak rumah sakit terkait pelayanan kesehatan yang diberikan kepada mereka di nilai belum memuaskan, banyak hal yang dikeluhkan masyarakat seperti dalam hal urusan administrasi pengobatan ytang sangat lama dan berbelit, pelaksanaan pemberian pelayanan perawatan yang tidak tanggap dan responsif, sikap dokter dan tenaga perawat yang tidak profesional dan tidak ramah kepada pasien, fasilitas sarana dan prasrana yang disediakan rumah sakit masih kurang memadai, dan berbagai hal lainnya. Permasalahan yang timbul kemudian menjadi bahan pertimbangan bagi instansi Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman untuk segera melakukan perbaikan dan evaluasi kinerja pelayanan agar kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat berlandaskan prinsip good corporate governance. Prinsip dari good corporate governance ini terdiri atas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen dan keadilan. Peneliti melaksanakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif agar dapat menggambarkan pelaksanaan permasalahan lebih rinci, data penelitian utama didapatkan melalui proses wawancara dengan informan terkait dan data dokumen sebagai data tambahan memperkuat argumen penelitian. Hasil penelitian kemudian menunjukkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman telah melaksanakan keseluruhan prinsip good corporate governance dengan baik dalam hal keterbukaan informasi untuk prinsip transparansi dan pengelolan manajemen instansi untuk prinsip akuntabilitas. Namun pelaksanaan untuk prinsip lainnya terutama untuk prinsip responsibilitas, indepedensi serta keadilan belum dapat dijalankan dengan baik.

E-Kelurahan is a web-based application e-Governemnt at Kelurahan used for document publishing. The results of the 2022 research regarding the effectiveness of the e-Kelurahan program at Padang City have not been effective. So this research aims to evaluate e-Kelurahan services using Maturity e-Government Models, used is the Five pillars of e-Government put forward by Fietkiewicz, Mainka Stock in 2017 which consist of Information Dissemination, Communication, Transactions, Interoperability, and Participation which is the latest evolution of the theory of E-Government Maturity Models. The research method uses descriptive qualitative.  According to the findings of this study, not all pillars have been fulfilled by e-Kelurahan, especially the pillars of communication, transaction, interoperability, and participation. There was a decline in the e-Kelurahan function due to a lack of preparedness of human resources and a lack of support in terms of budget. So that the implementation of e-Kelurahan objectives to make it easier for the public to access services online and improve the quality of services in Kelurahan was not well achieved. The drawback of this theory, the analysis only focuses on website development, ignoring other factors such as organization, resources, and supervision which are also implementation problems.E-Kelurahan adalah aplikasi berbasis web di kelurahan yang digunakan untuk penerbitan dokumen. Hasil penelitian tahun 2022 tentang efektivitas program e-Kelurahan di Kota Padang menunjukkan bahwa penerapan e-kelurahan belum efektif. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi layanan e-Kelurahan menggunakan Maturity e-Government Models, yakni lima pilar e-Government yang dikemukakan oleh Fietkiewicz, Mainka Stock pada tahun 2017 yang terdiri dari Penyebarluasan Informasi, Komunikasi, Transaksi, Interoperabilitas dan Partisipasi yang merupakan evolusi terbaru dari teori E-Government Maturity Models. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Berdasarkan temuan penelitian ini, belum semua pilar dipenuhi oleh e-Kelurahan, terutama pilar komunikasi, transaksi, interoperabilitas dan partisipasi. Terjadi penurunan fungsi e-Kelurahan karena kurangnya kesiapan sumber daya manusia dan kurangnya dukungan dari segi anggaran. Sehingga implementasi tujuan e-Kelurahan untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan secara online dan meningkatkan kualitas layanan di Kelurahan tidak tercapai dengan baik. Kelemahan dari teori ini, analisis hanya fokus pada pengembangan website, mengabaikan faktor lain seperti organisasi, sumber daya dan pengawasan yang juga merupakan masalah implementasi.

This study aims to analyze the implementation of the stages of public expenditure carried out by the City Government of Bukittinggi for Minimum Service Standards (SPM) in the education sector in 2022. Researchers see this phenomenon using the premise of Cheryl Williamson Gray, by explaining several stages of implementation, in the form. First, Review Policy, Second, Set Policy and Undertake Planning Activity, Third, Mobilize and Allocate Resources. Then Implement Planned Activities, Monitor and Account and last Evaluate and Audit. Using a descriptive qualitative research method that focuses on phenomenology, based on the main data of interviews and other document data as supporting secondary data. The results of the study then show that the City Government of Bukittinggi for the 2022 Fiscal Year has succeeded in carrying out public expenditure management based on Cheryl's thoughts without the slightest deviation with the results of achieving the target of minimum mandatory service to the community at 97% with most of the achievements at the point of educators who are still not all qualified S1/D-IV. In 2022, it is budgeted for funds from the Education and Culture Office of the City of Bukittinggi in the amount of Rp. 187,963,134,419 with Rp. 73,909,520.24 for the implementation of minimum compulsory services with details of Rp. 30,648,021,022 for basic education, Rp. 15,010,779,424 for junior secondary education, as much as Rp.9,009,534,136 for early childhood education and Rp.979,789,420 for equality/non-formal education, all of which will be used for spending on service needs in carrying out 8 main programs which contain 18 activities and 70 sub-activities from 57 UPTD schools with 122 sub- further activity.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tahapan manajemen pengeluaran publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan pada Tahun 2022. Peneliti melihat fenomena ini menggunakan landasan pemikiran Public Expenditure Management oleh Cheryl Williamson Gray, dengan menjelaskan kepada beberapa tahapan pelaksanaan, berupa. Pertama, meninjau kebijakan (Review Policy), Kedua, Penetapan dan Pelaksanaan Perumusan Program (Set Policy and Undertake Planning Activity), Ketiga, Mobilisasi dan Menetapkan Sumber Daya (Mobilize and Allocate Resource). Kemudian Pelaksanaan Kegiatan yang Direncanakan (Implement Planned Activities), Selanjutnya, Melakukan Monitor dan Perhitungan (Monitor and Account), dan terakhir melakukan evaluasi dan audit (Evaluate and Audit). Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang menitikberatkan kepada fenomenology, dengan berdasarkan data utama obervasi, wawancara dan data dokumen sebagai data sekunder pendukung. Hasil penelitian kemudian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi untuk Tahun Anggaran 2022 telah berhasil melaksanakan manajemen pengeluaran publik berlandaskan pemikiran Public Expenditure Management tanpa ada sedikitpun penyelewengan dengan hasil pencapaian target pelayanan wajib minimal kepada masyarakat berada pada angka 97% dengan kekurangan sebagian besar pada point tenaga pendidik yang masih belum seluruhnya terkualifikasi S1/D-IV. Pada Tahun 2022 dianggarkan dana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi sebesar Rp.187.963.134.419 dengan Rp.73.909.520.24 untuk pelaksanaan program pengelolaan pelayanan wajib minimal dengan rincian Rp.30.648.021.022 untuk pendidikan dasar, Rp.15.010.779.424 untuk pendidikan menengah pertama, sebanyak Rp.9.009.534.136 untuk pendidikan anak usia dini dan Rp.979.789.420 untuk pendidikan kesetaraan/nonformal, yang keseluruhannya akan dipergunakan untuk belanja kebutuhan pelayanan dalam menjalankan 8 program utama yang memuat 18 kegiatan dan 70 sub kegiatan dari 57 UPTD sekolah dengan 122 sub kegaiatan lanjutannya.