Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan peran Ombudsman Kota Padang dalam advokasi kebijakan untuk meningkatkan pelayanan publik yang bersih dan transparan. Dalam konteks pelayanan publik, keterlibatan Ombudsman telah menjadi kunci penting dalam mengawasi dan mendorong pemenuhan standar yang lebih tinggi dalam administrasi pemerintahan. Melalui tinjauan literatur, ditemukan bahwa Ombudsman Kota Padang telah secara aktif terlibat dalam mengidentifikasi masalah dan kekurangan dalam pelayanan publik, serta menyuarakan solusi yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses tersebut. Selain itu, Ombudsman juga berperan dalam memberikan bimbingan dan rekomendasi kepada pemerintah setempat untuk mengadopsi kebijakan yang mendukung pelayanan publik yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, peran Ombudsman Kota Padang tidak hanya terbatas pada penyelesaian keluhan individu, tetapi juga memainkan peran proaktif dalam membentuk kebijakan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi dampak konkret dari advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Ombudsman Kota Padang terhadap pelayanan publik di tingkat lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya yang dilakukan oleh Ombudsman Padang dalam mengimplementasikan pelayanan publik yang bebas dari maladministrasi. Ombudsman, sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pelayanan publik, memainkan peran krusial dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan meliputi studi literatur, wawancara mendalam dengan pejabat Ombudsman, serta analisis data kasus maladministrasi yang ditangani oleh lembaga ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ombudsman Padang telah melakukan berbagai inisiatif, termasuk sosialisasi tentang hak-hak masyarakat, pelatihan bagi aparatur sipil negara, serta penerapan mekanisme pengaduan yang efektif dan transparan. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi, seperti resistensi dari beberapa instansi pemerintah dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang fungsi Ombudsman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai pelayanan publik yang benar-benar bebas dari maladministrasi, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara Ombudsman, pemerintah daerah, dan masyarakat.