This research is due to the many criticisms submitted by the public to hospitals regarding the health care provided to them at unsatisfactory rates, many things complained of the public such as in the case of administrative affairs of very long and cumbersome treatment, the implementation of the provision of unresponsive and responsive care services, the attitude of doctors and nurses unprofessional and unfriendly to the patient, facilities and facilities provided by hospitals are still inadequate, and various other things. The problems that arose then became a matter of consideration for the authorities of the Regional General Hospital Padang Pariaman to promptly carry out improvements and evaluation of service performance in order to regain the trust of the public based on the principle of good corporate governance. The principles of good corporate governance are transparency, accountability, responsibility, independence and justice. Researchers conduct research using descriptive qualitative research methods to describe the implementation of problems in more detail, key research data obtained through the process of interviews with relevant informants and document data as additional data reinforcing research arguments. The results of the research then showed that the Padang Pariaman Regional General Hospital has implemented the overall principle of good corporate governance well in terms of openness of information to the principles of transparency and disqualification of the management of the agency to the principles of accountability. However, the implementation of other principles, especially the principles of responsibility, independence and justice, has not been properly implementedPenelitian ini dilatarbelakangi banyaknya kritikan yang disampaikan masyarakat kepada pihak rumah sakit terkait pelayanan kesehatan yang diberikan kepada mereka di nilai belum memuaskan, banyak hal yang dikeluhkan masyarakat seperti dalam hal urusan administrasi pengobatan ytang sangat lama dan berbelit, pelaksanaan pemberian pelayanan perawatan yang tidak tanggap dan responsif, sikap dokter dan tenaga perawat yang tidak profesional dan tidak ramah kepada pasien, fasilitas sarana dan prasrana yang disediakan rumah sakit masih kurang memadai, dan berbagai hal lainnya. Permasalahan yang timbul kemudian menjadi bahan pertimbangan bagi instansi Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman untuk segera melakukan perbaikan dan evaluasi kinerja pelayanan agar kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat berlandaskan prinsip good corporate governance. Prinsip dari good corporate governance ini terdiri atas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen dan keadilan. Peneliti melaksanakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif agar dapat menggambarkan pelaksanaan permasalahan lebih rinci, data penelitian utama didapatkan melalui proses wawancara dengan informan terkait dan data dokumen sebagai data tambahan memperkuat argumen penelitian. Hasil penelitian kemudian menunjukkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman telah melaksanakan keseluruhan prinsip good corporate governance dengan baik dalam hal keterbukaan informasi untuk prinsip transparansi dan pengelolan manajemen instansi untuk prinsip akuntabilitas. Namun pelaksanaan untuk prinsip lainnya terutama untuk prinsip responsibilitas, indepedensi serta keadilan belum dapat dijalankan dengan baik.

The high number of elderly people, namely 7.01%, is the basis for the Dharmasraya Regency Government to make the elderly one of the regional problems that must be resolved. Based on the guidelines issued by the Central Government through the Ministry of Social Affairs, Dharmasraya Regency issued an Elderly Area Policy through the 2020-2024 Regional Medium Term Development Plan. This research aims to describe and analyze the Implementation of the Elderly Dharmasraya Regency Policy. This research uses Edward III's theory 4 variables to determine the success of implementing a policy: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research results show that characteristics within agencies, a clear division of tasks and responsibilities, and good coordination between agencies are key factors for success. Despite the government's commitment to providing adequate funding, there are still potential problems in allocating and using funds that are not on target due to a lack of supervision and monitoring. So, concrete steps need to be taken to improve coordination and ensure that all parties involved have effective communication channels. Tingginya jumlah angka penduduk lanjut usia di Kabupaten Dharmasraya yakni sebesar 7,01%,   menjadi dasar bagi pemerintah untuk menjadikan persoalan lansia sebagai salah satu permasalahan daerah yang harus di prioritaskan. Berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian sosial, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya kemudian mengeluarkan Kebijakan mengenai Kawasan Ramah lansia melalui Rencana Pembangunan Jangka Menangah Daerah pada Tahun 2020-2024. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Kabupaten Dharmasraya terkait kebijakan Kawasan Ramah Lansia tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan berlandaskan teori Edward III. Terdapat 4 variabel yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian kemudian menunjukkan bahwa karakteristik dalam badan-badan, pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta koordinasi yang baik antar badan-badan menjadi faktor kunci untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan. Meskipun ada komitmen pemerintah untuk menyediakan pendanaan yang mencukupi, masih terdapat potensi masalah dalam alokasi dan penggunaan dana yang tidak tepat sasaran karena kurangnya pengawasan dan monitoring. Maka perlu ada langkah-langkah konkret untuk memperbaiki koordinasi dan memastikan bahwa semua pihak terlibat memiliki saluran komunikasi yang efektif.