The purpose of this research is to study the urgency and obstacles to the issuance of electronic land certificates in the post-land registration activities of the Ministry of Land Registration Regulations ATR/BPN No. 3 Year 2023 as well as the readiness of the government in the face of the regulation of electronic certificates. The research method used in this journal article uses the normative method, which is supported by empirical data. The approach used in the research as data support is the statute approach to examine the statutory aspects and the case approach to approach the reality of the situation. The results show that the application of electronic certificates as a form of ownership of land rights provides benefits, such as administrative efficiency, data accessibility, and protection from the risk of physical loss. There are obstacles after the issuance of electronic certificates in the community related to data security and integrity, as well as the readiness of Indonesian regulations regarding the policy of issuing electronic land certificates. The relevant parties are expected to improve regulations on their implementation to increase legal certainty and build public trust. It is necessary to harmonize government regulations with ministerial regulations so that there is no assumption that ministerial rules prevail over laws with higher regulatory status. The implementation of electronic certificates in Indonesia is a must for a more modern future to provide legal certainty to landowners, and to prevent land disputes and data abuse. Electronic certificates need to be implemented as they can make the land registration process more practical and cost-effective.Tujuan Penelitian ini untuk mengkaji urgensi penerbitan sertifikat tanah elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah yang sebelumnya menggunakan sertifikat konvensional menjadi bentuk elektronik dan kendala dalam penerbitan sertifikat elektronik pasca Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 serta kesiapan pemerintah dalam menghadapi regulasi sertifikat elektronik. Metode Penelitian yang digunakan dalam artikel jurnal ini menggunakan metode normatif, yang didukung oleh data empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian sebagai pendukung data yaitu dengan peraturan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah aspek perundang-undangan dan pendekatan kasus (cases approach) untuk mendekati realitas keadaan yang terjadi. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan sertifikat elektronik sebagai bentuk kepemilikan hak atas tanah memberikan keuntungan, seperti efisiensi administrasi, aksesbilitas data, dan perlindungan dari resiko kerugian fisik. Terdapat kendala pasca diterbitkannya sertifikat elektronik di masyarakat terkait keamanan dan integritas data, serta kesiapan regulasi Indonesia mengenai kebijakan penerbitan sertifikat tanah elektronik. Pihak yang bersangkutan diharapkan dapat memperbaiki regulasi pada pelaksanaannya untuk meningkatkan kepastian hukum dan membangun kepercayaan masyarakat. Dalam pelaksanaannya perlu keselarasan antara Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri agar tidak muncul asumsi bahwa Peraturan Menteri melangkahi Undang-undang yang kedudukan regulasinya lebih tinggi. Dengan demikian penerapan sertifikat elektronik di Negara Indonesia ialah sebuah keharusan guna menuju masa mendatang yang lebih modern untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah, untuk mencegah sengketa tanah dan penyalahgunaan data. Sertifikat elekronik perlu diterapkan karena dapat mempermudah proses pendaftaran tanah lebih praktis dan hemat biaya.