The enactment of Law No. 24 of 2009 concerning Flags, Languages and State Symbols and the National Anthem which is confirmed by PP No. 57 of 2014, Minister of Education and Culture Regulation No. 42 of 2018, and SK No. 0424/I/BS.00.01/2022, of course, must be obeyed by all Indonesian citizens. Governance of correspondence in government agencies is one that is regulated in the law, in particular Article 33 paragraph 1 which reads "Indonesian must be used in official communication in government and private work environments". Meanwhile, linguistic problems, such as spelling errors, word choice errors, sentence meaning errors, sentence composition errors, are rarely considered. There are many versions of letters sent by government agencies, especially at the village/kelurahan level. There are many variations and there is no standard one related to this correspondence because government officials do not yet have standard guidelines. There are so many mistakes made by government officials in making official letters. The target group for this community service is the sub-district in Donorojo Village, Mertoyudan District, Magelang Regency, Central Java Province which consists of 12 hamlets. This community service program will be carried out in three stages, namely planning, implementation, and evaluation. The implementation of the program is planned to last 6 months starting in mid-2023. This implementation begins with planning, implementation, and ends with evaluation.
 

Dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat pedesaan terhadap paham radikalisme maka pendidikan dan penguatan wawasan kebangsaan untuk masyarakat pedesaan diperlukan sebagai bentuk kepedulian dari setiap pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Pendidikan dan penguatan wawasan kebangsaan untuk masyarakat pedesaan akan terbentuk jika semua pihak memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan nilai kebangsaan dimulai semenjak dini. Masyarakat saat ini sangat rentan disusupi oleh paham dan gerakan radikalisme. Hal ini dikarenakan belum ada satu pun kebijakan spesifik untuk melindungi atau memproteksi masyarakat dari penetrasi paham dan gerakan radikalisme. Untuk itu, perlu adanya langkah konkret dalam hal mencegah radikalisasi dan penanaman nilai-nilai kebangsaan. Pendidikan nilai kebangsaan pada masyarakat inilah yang menjadi dasar pembentukan awal karena meluruskan sebatang ranting jauh lebih mudah daripada meluruskan sebatang pohon, maka dari itu pendidikan nilai kebangsaan yang paling efektif adalah pendidikan pada masyarakat, terutama di pedesaan Pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa di masyarakat harus dilakukan dengan tepat. Pengembangan nilai moral untuk masyarakat bisa dilakukan di dalam tiga tri pusat yang ada, yaitu, keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Dalam pengembangan nilai moral untuk masyarakat perlu dilakukan dengan sangat hati-hati. Hal ini dikarenakan masyarakat adalah tempat berbagai macam karakter yang heterogen. Maka dari itu, tim pengabdi mengajukan kegiatan pengabdian berkaitan dengan penanaman nilai-nilai kebangsaan terhadap masyarakat pedesaan yang bertujuan untuk mengatasi perpecahbelahan masyarakat Indonesia ini dan mencegah radikalisme di masyarakat, mengingat banyaknya kelompok separatis lahir di Indonesia ini maka salah satu cara untuk memutuskan rantai gejolak yang bertujuan menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jadi, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan pembekalan tentang internalisasi nilai-nilai kebangsaan pada masyarakat tetapi juga akan diintegrasikan dengan aktivitas masyarakat dalam keseharian yang akan dibimbing secara komprehensif dengan mengambil tema penguatan wawasan kebangsaan Indonesia dan nasionalisme bagi masyarakat sebagai pilar bangsa.