Salah satu permasalahan lingkungan yang dominan saat ini adalah limbah deterjen dari kegiatan pencucian. Kebanyakan deterjen konvensional menggunakan surfaktan  dalam bentuk fosfat, alkil benzena sulfonat, dietanolamin, alkil fenoksi.  Semua senyawa tersebut merupakan  senyawa yang berasal dari sumber daya tak terbarukan, beracun, dan berbahaya bagi lingkungan.  Bahan alternatif sumber surfaktan yang ramah lingkungan adalah biji lerak dan daun waru. Kandungan utama lerak adalah saponin yang berfungsi sebagai detergen. Daun waru dapat digunakan sebagai detergen alami, karena memiliki kandungan saponin, flavonoid, polifenol, dan tanin. Saponin pada daun waru dan biji lerak menghasilkan busa yang berfungsi sebagai bahan pencuci dan berperan sebagai surfaktan pada pembuatan detergen yang            ramah lingkungan. Tujuan kegiatan ini adalah melakukan edukasi dan memberdayaan masyarakat dengan membuat sabun cair ramah lingkungan, pengemasan serta pemasaran produk. Metode kegiatan yang akan dilakukan adalah sosialisasi, pembuatan sabun cair, memberikan ketrampilan dan mempraktekkan pembuatan sabun cair, pengemasan dan pemasaran. Para Ibu-ibu menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam menerima materi yang disampaikan, terutama dalam pemahaman mengenai materi penyuluhan. Oleh karena itu pemakaian sabun lerak ini menjadi pilihan yang tepat bagi warga PKK RT 01 untuk beralih ke hidup ramah lingkaran dan lebih sehat karena pembuatan sabun ini sangat mudah dibuat sendiri, murah dan memiliki banyak manfaat.

The enjoyment and utilization of the environment is the right of the people of Indonesia as guaranteed under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Therefore, the Government of the Republic of Indonesia issued Law Number 32 of 2009 on the Protection and Management of Environment (Environment Law) as the embodiment of the rights of the people of Indonesia to enjoy and utilize the environment. As time flew by, the execution of the Environment Law encountered issues due to violations toward said law, such as environment destruction in the form of land clearing by means of burning. Since the issuance of the Environment Law, violations have been carried out by several parties, including but not limited to law enforcers, business owners, and the people of Indonesia themselves. This research focuses on the prohibition toward environment destruction in the form of land clearing by means of burning as well as the reasons and the sociological factors affecting the effectiveness of the implementation of the environmental laws. This research is aimed to identify the main factors affecting the failure of the enforcement of the Environment Law as well as other environmental laws and regulations. In addressing the said issues, this research utilizes the normative legal research methodology towards secondary data consisting of environmental laws, analyzed using the qualitative data analysis methodology. In conclusion, ineffectiveness of Indonesian environment laws are due to weakness in its enforcement, ambiguity in its norms, and failure of Indonesian legal culture to adhere to its legal principles.

<p><em>This study   examines the selection of locations, permits, and suitability of space utilization activities for business purposes. The purpose of this study is to prove the alignment between foverment policies on the other hand and the theory of site selection, as well as relevant research results. Furthemore, approaches in the form of regulations relating to understanding, scope, mechanism, period, system, licensing products, and business facilities, together with theory and research result, are analyzed to obtain alignment. The results show that the   policy provides legal certainty in doing business and taking sides for the development of micro, small and medium enterprises.</em></p><p><em></em>Studi ini mengkaji tentang pemilihan lokasi, perizinan dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang bagi kepentingan usaha. Tujuan studi ini adalah untuk membuktikan adanya keselarasan antara kebijakan pemerintah di satu sisi dengan teori pemilihan lokasi, serta hasil-hasil penelitian yang relevan. Selanjutnya kebijakan berupa peraturan yang berkaitan dengan aspek pengertian, ruang lingkup, mekanisme, jangka waktu, system , bentuk produk perizinan dan kemudahan usaha, bersama-sama dengan teori dan hasil penelitian dianalisis untuk diperoleh keselarasannya. Hasil menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memberikan kepastian hukum dalam berusaha, serta adanya keberpihakan bagi pengembangan usaha yang bekategori mikro, kecil dan menengah</p>