This research aims to determine the obstacles to proving criminal acts of money laundering by law enforcement in Indonesia. The legal view regarding the crime of money laundering in Indonesia is that as long as there is no guilty verdict against the perpetrator of the predicate crime, then anything related to assets cannot be carried out. In practice, law enforcement still uses follow-up measures for money laundering suspects who prioritize punishment over asset recovery. This research focuses on proving the obstacles to the implementation of the Money Laundering Crime Law in the Police, Prosecutor's Office, and Corruption Eradication Commission. The research method in this writing uses doctrinal methods (juridical-normative) and non-doctrinal methods (juridical-empirical or socio-legal). The research results show that there still needs to be more conflict between the interests of law enforcement and the police, especially in terms of proving and recovering state losses. Obstacles to asset recovery that prosecutors can carry out are obstacles for prosecutors who are not given the authority to investigate criminal acts of money laundering that occurred before the 2010 Law on Money Laundering because the old law did not regulate the prosecutors' authority regarding this matter. Affairs. Criminal investigation. Money laundering. Likewise with the Corruption Eradication Commission, regarding the provisions of Article 69 concerning predicate crimes, they do not have to be proven first. Obstacles to Proving the Crime of Money Laundering by Law Enforcement in Indonesia.

Peningkatan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan dapat memicu adanya permasalahan overcrowded. Overcrowded di lembaga pemasyarakatan juga rentan terhadap penularan Covid-19 yang saat ini masif terjadi. Dikeluarkannya kebijakan pemerintah berupa Kebijakan oleh Menteri Hukum dan Ham berupa Keputusan Menteri Hukum dan Ham No M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, dan juga Permenkumham No 10 Tahun 2020 merupakan suatu hal yang tepat dan memperoleh dampak yang positif bagi keberlangsungan sistem pemasyarakatan. Dari pengurangan narapidana di dalam Lapas melalui Asimilasi dan Integrasi untuk mencegah COVID-19 bagi narapidana, berhasil menurunkan angka Over crowded Lapas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penanggulangan overcrowded pada lembaga pemasyarakatan ditengah munculnya wabah virus covid19, metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan mengurangi masa pidana akibat adanya pandemic covid 19 untuk memberi asimilasi dan integrasi kepada narapidana setelah memenuhi syarat-syarat tertentu merupakan kebijakan yang progresif.  

Kehadiran teknologi yang telah memasuki sektor otomotif hal ini ditunjukan dengan adanya mobil yang memiliki teknologi Autopilot, keberadaannya masih perlu ditijau dengan melihat sistem bekerjanya kendaraan yang memiliki teknologi Autopilot. Untuk dapat menjawab permasalahan bagaimana tinjauan yuridis bagi pengemudi kendaraan dengan sistem Autopilot dan upaya yang dapat dilakukan menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan berteknologi Autopilot.   Peneliti menggunakan metode penelitian normatif guna menjawab permasalahan. Hasil dari penelitian ini menjawab bahwa pengemudi kendaraan yang berteknologi Autopilot masih bertanggung jawab penuh atas kendali kendaraan sehingga pelanggaran maupun kecelakaan yang diakibatkan oleh pengemudi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sehingga upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kecelakaan yang disebebkan oleh pengendara kendaraan dengan teknologi Autopilot dapat dengan upaya prefentif maupun represif.