The study aims to examine the legal concepts of Acts against the Law and default in Indonesian civil law as well as claims for damages caused by them. The urgency of this research lies in the need to update and change current laws to be more responsive to the ongoing social, economic, and technological changes. Uncertainty and inconsistency in the application of damages clauses often lead to legal uncertainties and injustice for the parties involved. This research method uses the normative juris. The results of the research show that there is a fundamental difference between acts against the law, which originate from an alliance born of law, and a default, which originates from a union born of agreement. This study found that claims for damages in cases of Acts against the Law and default are regulated differently in the UNCITRAL, with elements of damages such as real costs (damnum emergens) and lost profits (lucrum cessans). The findings of this study emphasize the importance of legal reform to address the ambiguities and inconsistencies in the application of damages provisions. The novelty of this research lies in its comprehensive approach to the normative analysis of Indonesian civil law related to damages for Acts against the Law and default, as well as practical recommendations for improving the performance of civil law enforcement in Indonesia so that it is expected to provide better and fair legal protection for the injured parties. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hukum dari perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia serta tuntutan ganti rugi yang diakibatkannya. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memperbarui dan mengubah hukum saat ini agar lebih responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus terjadi. Ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan dalam penerapan ketentuan ganti rugi sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara perbuatan melawan hukum, yang berasal dari perikatan lahir dari undang-undang, dan wanprestasi, yang berasal dari perikatan lahir dari perjanjian. Penelitian ini menemukan bahwa ketentuan ganti rugi dalam kasus wanprestasi dan perbuatan melawan hukum diatur secara berbeda dalam KUHPerdata, dengan elemen ganti rugi seperti biaya nyata (damnum emergens) dan keuntungan yang hilang (lucrum cessans). Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya reformasi hukum untuk mengatasi ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan dalam penerapan ketentuan ganti rugi. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan komprehensifnya terhadap analisis normatif hukum perdata Indonesia terkait ganti rugi untuk perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, serta rekomendasi praktis untuk meningkatkan kinerja penegakan hukum perdata di Indonesia, sehingga diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dan adil bagi pihak yang dirugikan. Ganti Rugi; Perbuatan Melawan Hukum; Hukum Perdata