Women's leadership at the village level is increasingly a concern, especially in developing countries such as Indonesia, where patriarchal cultures often limit women's roles. This study aims to analyze the roles and challenges of women in village leadership in Gunung Raya District, Kerinci Regency. The theories used include gender equality theory, feminism, transformational leadership, and dual role theory. The method used is qualitative research with a case study approach, involving in-depth interviews, observations, and documentation. The results of the study show that women village heads have a significant role in decision-making and community empowerment, but they are faced with the challenges of patriarchal culture, resistance from the apparatus, and the pressure of dual roles. In conclusion, despite the challenges, women village heads are able to overcome these barriers with inclusive leadership strategies and increased social capital, strengthening their capacity as effective leaders. Support from the government and the community is urgently needed to encourage women's involvement in local politics.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan, dan kemudian bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana peran politik perempuan dalam dinamika perpolitikan Indonesia selama ini. Kemudian pembahan berawal dari budaya patriarki yang dominan dalam realitas masyarakat bahkan negara, mengakibatkan tidak mudah mengubah pandangan bahwa politik adalah wilayah publik yang penting dan bisa dimasuki oleh perempuan. Akibat selanjutnya, jumlah perempuan berpotensi di bidang ini masih sedikit untuk mampu berkompetisi dengan para laki-laki yang selama ini dikonstruksikan untuk lebih maju daripada perempuan. Animo perempuan untuk memasuki wilayah publik ini memang sudah meningkat, tetapi prosentasenya masih rendah walau sudah dijamin oleh ketentuan undang-undang.

Konsep tata kelola pemerintahan dari good governance, sound governance, dynamic governance, dan open government merupakan sebuah konsep rujukan yang dianggap dapat mengelola aktivitas pemerintahan dengan baik. Konsep tata kelola pemerintah apa pun yang diadopsi menyiratkan untuk menolak berbagai bentuk aktivitas pemerintah yang didasari dari kegiatan otoritarian, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang akan membuka peluang tindakan-tindakan jahat lainnya dalam melaksanakan aktivitas pemerintah. Tujuan penelitian ini berusaha memberikan kontribusi pengetahuan dengan mengeksplorasi konseptual teoritis dan membandingkan di antara konsep tersebut dari literatur ilmiah yang relevan, berbagai argumentasi mengungkapkan belum tentu konsep tata kelola pemerintah yang diadopsi bisa dan sukses dilaksanakan pada tempat yang berlainan. Artikel penelitian ini merupakan synthesis of qualitative research, dengan menggunakan metode meta-theory (the analysis of theory). Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi beberapa bukti tertulis yang ada mengenai tema penelitian. Hasil penelitian mengungkapkan, tata kelola pemerintah diadopsi karena kebutuhan untuk merespon berbagai masalah aktivitas pemerintah. Berbagai model tata kelola pemerintah itu muncul akibat adanya pemikiran baru untuk mengisi kekurangan dari konsep yang telah ada sebelumnya dengan pendekatan dan fokus yang berbeda. Hasil lain juga mengungkapkan bahwa konsep tata kelola pemerintah memiliki intisari dan merujuk kepada inovasi pemerintah sebagai upaya untuk mengelola aktivitas pemerintah, dan berkontribusi menghadirkan pelayanan publik yang baik. Konsep tata kelola pemerintah akan tidak bermakna apabila dijalankan oleh orang-orang dengan kualitas sumber daya manusia rendah, tidak cerdas, dan tidak responsif.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Provinsi Jambi memiliki kewenangan yakni salah satunya upaya mensukseskan pemberdayaan perempuan. Salah satu strategi yang dikembangkan oleh Pemerintah adalah Pengarus utamaan Gender (PUG). PUG merupakan strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui persamaan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat terhadap hasil pembangunan. Tulisan ini membahas mengenai analisis kebijakan  PUG di DP3AP2 Provinsi Jambi. Maksud dari tulisan ini adalah untuk menganalisis kebijakan yang responsif gender di DP3AP2 dan mengetahui hal-hal yang memiliki kecenderungan di dalam PUG di  DP3AP2 Provinsi Jambi. Teknik analisis yang digunakan adalah Gender Analysis Pathway (GAP). Temuan di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan PUG yang dilaksanakan oleh DP3AP2. Provinsi Jambi masih belum bisa mengatasi permasalahan gender. Hal-hal yang cenderung mempengaruhi PUG diantaranya tata nilai adat istiadat, kemauan dan kemampuan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender, dan keberadaan media massa. Sebagai masukan untuk mensukseskan pelaksanaan PUG oleh DP3AP2 adalah melakukan pendekatan khususnya kepada perempuan untuk mau berfikir lebih luas dan tidak terlalu terkekang oleh nilai-nilai tradisi. Selain itu juga harus dilakukan kerjasama dengan semua pihak, termasuk tokoh masyarakat seperti tokoh adat dan agama.