<h1><em>ABSTRAK (dalam Bahasa Indonesia)</em></h1><p><em>Kabupaten Nunukan sebagai salah satu wilayah yang berada pada kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia memiliki</em> <em>paradigma pembangunan dengan fokus pada pembangunan secara fisik guna memacu peningkatan kesejahteraan. Untuk mendukung hal tersebut, maka terdapat beberapa ketentuan yang ditetapkan pada Kabupaten Nunukan yaitu sebagai wilayah PKSN pada Kecamatan Semenggaris dan Nunukan serta wilayah Pulau Sebatik sebagai Wilayah Pengembangan Strategis menjadikan Kabupaten Nunukan sebagai pusat-pusat pertumbuhan utama di Kalimantan Utara. Penetapan tersebut memacu munculnya pembangunan infrastruktur bagi Kabupaten Nunukan selama beberapa tahun terakhir.  Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa ketersediaan infrastruktur sosial dan infrastruktur ekonomi serta kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Nunukan selama tahun 2015 hingga 2019. Untuk menentukan ketersediaan infrastruktur didasarkan pada Kepmen Kimpraswil No.534. KPTS 2001 dan SNI 03-1733-2004. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak 2015 hingga 2019 ketersediaan infrastruktur di Kabupaten Nunukan seperti infrastruktur jalan, pertokoan, pasar, SMP dan perguruan tinggi sudah memenuhi standar sedangkan untuk infrastruktur listrik, air bersih, SD, SMA/SMK dan klinik secara keseluruhan belum mampu untuk memenuhi standar ketersediaan. Pada kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Nunukan, jumlah pekerjaan masyarakat, tingkat pendidikan, dan pendapatan selalu mengalami peningkatan setiap tahun sedangkan permasalahan seperti tingkat pengangguran memiliki jumlah yang naik turun sejak tahun 2015 hingga 2019 dan tingkat kemiskinan sejak tahun 2015 hingga 2019 selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. </em><em> </em></p><p><strong><em>Kata Kunci</em></strong><em> : Kawasan Perbatasan; Evaluasi; Infrastruktur</em></p><p><strong><em> </em></strong></p><p><strong><em>ABSTRACT</em></strong><em> </em></p><p><em>Kabupaten Nunukan as one of the regions in the border area of Indonesia-Malaysia has a development paradigm with a focus on physical development to spur increased welfare. To support of this, several provisions have been established to Kabupaten Nunukan namely as PKSN in Kecamatan Semenggaris, Kecamatan Nunukan and Pulau Sebatik as a Strategic Development Regions making Kabupaten Nunukan as the main growth centers in North Kalimantan. This determination has spurred the appearance of infrastructure development for Kabupaten Nunukan in the last few years. This study aims to identify and analyze social and economic infrastructure as well as the socio-economic conditions of the public in Kabupaten Nunukan during 2015 to 2019. To determine the availability of infrastructure, it is based on Kepmen Kimpraswil No.534. KPTS 2001 and SNI 03-1733-2004. The results of this study, in the availability of infrastructure in 2015 to 2019 in Kabupaten Nunukan such as road infrastructure, shops, markets, junior high schools and universities that have met the standards, while electricity, clean water, elementary schools, high schools/ vocational schools and clinics as a whole have not been able to meet the standards availability. In the socio-economic conditions of the public of Kabupaten Nunukan, the amount of community work, education level, and income has always increased every year, while the problems such as the unemployment rate have fluctuated from 2015 to 2019, and the poverty rate from 2015 to 2019 has always increased every year.</em></p><p><strong><em>Keyword: </em></strong><em>Border area; Evaluation; Infrastructure</em></p>