This study explores the impact of health expenditure, education levels, and technology adoption on employee productivity within ASEAN countries from 2015 to 2023. Utilizing secondary data from the World Bank, the research employs multiple regression analyses, specifically using Ordinary Least Squares (OLS), Fixed Effect Model (FEM), and Random Effect Model (REM) to provide a comprehensive understanding of these relationships. The findingsindicate that higher health expenditure, improved education levels, and greater technology adoption are all significantly and positively correlated with increased employee productivity. Diagnostic tests were conducted to ensure the validity and reliability of the models, with robust standard errors used to address heteroscedasticity. The results underscore the interconnected nature of these factors, highlighting the importance of integrated policy approaches to enhance workforce efficiency and economic growth. This study contributes to the broader literature on productivity by offering valuable insights for policymakers in ASEAN countries, emphasizing the need for coordinated investments in healthcare, education, and technology to drive sustainable development.

Sambas memiliki kerajinan tradisional kain tenun yang dikenal dengan kain lunggi atau kain benang emas didalam bahasa sambas karena motif yang ditenun dari benang berwarna emas dan perak. Kain lunggi memiliki banyak motif tenun, salah satu motif tenun yang paling terkenal adalah motif tabus bintang, tidak sedikit masyarakat yang belum mengetahui motif lain selain kain tenun serta informasi lain tentang motif kain tenun Sambas. Sehingga penting untuk menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat dengan menarik. Salah satu sarana yang bisa dimanfaatkan adalah dengan menggunakan film animasi 3D. Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan metode MDLC dimana proses modeling, rigging texturing, editing dan animating ada didalamnya.Berdasarkan hasil pengujian 2 ahli media sebesar 84%, 2 ahli materi sebesar 89%, dan 30 masyarakat umum sebesar 89,46% film animasi ini layak dipublikasikan dengan durasi 15 menit dan format mp4.

Tujuan dari penelitian agar Mahkamah Agung baik Hakim maupun Peradilan di bawahnya bisa menegakkan keadilan yang sebenar-benarnya tanpa ada intervensi dengan teori pendekatan islam. Kepercayaan publik atas penegakan hukum di Indonesia semakin menurun. Tidak sedikit jual beli perkara, persekongkolan antara sesama penegak hukum, pesanan untuk menetapkan siapa hakim yang mengadili perkara masih saja terjadi, baik di tingkat Mahkamah Agung maupun peradilan di bawahnya. Hal ini disebabkan lemahnya pengawasan kehakiman yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial, salah satunya dikarenakan tidak adanya kewenangan untuk melakukan penyadapan atas hakim-hakim di jajaran Mahkamah Agung maupun peradilan di bawahnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun  2011 Tentang Komisi Yudisial. Oleh karena itu dalam hal ini kewenangan Komisi Yudisial selaku badan yang mengawasi sikap hakim di Indonesia perlu diperbaiki. Penelitian ini menggunakan metode penelitian library research (penelitian pustaka). Hasil dari penelitian ini yaitu, harus ada regulasi tambahan terkait wewenang Komisi Yudisial. selain itu, Pemerintah Indonesia harus mengambil sikap dengan  mengeluarkan PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang), penjatuhan sanksi hukuman atas tindak pidana yang dilakukan oleh hakim sebagai penegak hukum harus lebih berat dari pada masyarakat biasa, serta diperlukannya regulasi tentang hukuman tambahan berupa sanksi sosial atas tindak pidana yang mencederai penegakan hukuman di Indonesia.

Penelitian bertujuan menjawab: (i) argumentasi absorbsi kerugian BUMN sebagai kerugian negara dalam perspektif pertanggung jawaban tindak pidana ekonomi; dan (ii) bentuk absorbsi kerugian BUMN sebagai kerugian negara. BUMN adalah perusahaan publik dimana pemerintah juga pemilik modal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Praktiknya, kegiatan usaha BUMN cenderung menjadi alat korupsi dikarenakan intervensi politik terhadap BUMN. Artinya, BUMN dapat merugi karena penugasan dan intervensi pemerintah. Ironisnya, kerugian BUMN yang belum dimasukkan sebagai kerugian negara, menjadi celah korupsi. Penelitian doktrinal ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dengan analisis deduktif. Hasil penelitian menunjukkan: (i) argumentasi valuasi kerugian BUMN sebagai kerugian negara dikarenakan: a. terdapat kebijakan BUMN merugikan negara; b. kekayaan BUMN termasuk kekayaan negara, c. intervensi negara terhadap kegiatan usaha BUMN; (ii) bentuk valuasi kerugian BUMN sebagai kerugian negara diwujudkan dengan: a. kerugian BUMN dimaknai kerugian negara bila negara menentukan arah kegiatan usaha, b. jika kerugian BUMN diakibatkan intervensi negara, maka menjadi kerugian negara, c. definisi kerugian BUMN sebagai kerugian negara bila kerugian berupa dana penyertaan yang digunakan direksi secara melawan hukum atau kelalaiannya dan berasal dari APBN untuk kewajiban public service, d. menambah aturan peralihan UU No. 17 Tahun 2003, bahwa ketentuan kerugian negara mengikat terhadap BUMN, e. perluasan frasa kerugian negara dalam UU Tipikor sehingga dapat menjerat direksi BUMN maupun pihak terkait.