One form of potential threat faced by Indonesia is an energy crisis that can disrupt national stability. However, the use of nuclear as an alternative source of clean energy through Nuclear Power Plants (PLTN) has not been realized until now. This research aims to identify the obstacles faced in the plan to build a nuclear power plant in Indonesia and explain the communication strategy in facing the rejection of nuclear energy utilization as a power plant in Indonesia. This research uses qualitative methods with data collection techniques through interviews with competent parties in the energy sector, especially nuclear energy and its utilization in power plants in Indonesia. The results showed that public acceptance of the nuclear power plant development plan experienced ups and downs depending on the time and events behind it. In addition, the interpretation of the phrase “considering nuclear as the last resort” in the legislation is also one of the obstacles to the progress of the implementation of nuclear power plant construction. Therefore, the support of all stakeholders is needed for the initiative to revise the laws and regulations that are considered to hinder the construction of nuclear power plants, in addition to building communication with those who reject the development plan through structured and massive persuasive and educational methods.Salah satu bentuk potensi ancaman yang dihadapi Indonesia adalah krisis energi yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Namun, pemanfaatan nuklir sebagai alternatif sumber energi bersih melalui Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) belum terealisasi hingga saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam rencana pembangunan PLTN di Indonesia dan menjelaskan strategi komunikasi dalam menghadapi penolakan pemanfaatan energi nuklir sebagai pembangkit listrik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten di bidang energi, khususnya energi nuklir dan pemanfaatannya pada pembangkit listrik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan penerimaan publik terhadap rencana pembangunan PLTN mengalami pasang-surut bergantung waktu dan peristiwa yang melatarinya. Selain itu, interpretasi terhadap frasa “mempertimbangkan nuklir sebagai pilihan terakhir” dalam peraturan perundang-undangan juga menjadi salah satu penghambat kemajuan implementasi pembangunan PLTN. Oleh karena itu, diperlukan dukungan seluruh stakeholder terhadap insiasi untuk merevisi peraturan perundang-undangan yang dinilai menghambat pembangunan PLTN, di samping membangun komunikasi terhadap pihak-pihak yang menolak rencana pembangunan tersebut melalui cara-cara persuasif dan edukasi yang terstruktur serta masif.