Otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban setiap daerah untuk mampu meningkatkan kemampuannya dalam mengelola potensi yang ada. Kondisi geografis Kabupaten Semarang yang strategis dengan potensi sumberdaya air melimpah serta banyaknya objek-objek wisata dapat mendukung peningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur perekomomian Kabupaten Semarang terhadap perekonomian Provinsi Jawa Tengah serta mengetahui sektor-sektor ekonomi unggulan dalam penyerapan tenaga kerja. Analisis  yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Tipologi Klassen, Analisis Location Quotient, Analisis Model Rasio Pertumbuhan, Analisis Penyerapan Angkatan Kerja Sektoral dan Analisis Overlay. Hasil penelitian menyatakan Kabupaten Semarang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang termasuk dalam daerah yang cepat maju dan tumbuh (high growth and high income) akan tetapi belum mampu mengoptimalkan sektor potensial secara maksimal dengan ditandainya setiap sektor potensial mengalami pertumbuhan rendah dengan ditandai dominasi nilai negatif RPs setiap sektor. Analisis LQ menyatakan sektor potensial di Kabupaten Semarang mencakup sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, sektor konstruksi, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor real estate, dan sektor jasa perusahaan. Sedangkan hasil analisis MRP menyatakan seluruh sektor termasuk sektor tertinggal dan non potensial prospektif  kecuali sektor pertambangan dan penggalian yang termasuk dalam potensial prospektif. Sektor potensial berproduktivitas tinggi sehingga melakukan penyerapan tenaga kerja yang tinggi adalah sektor  industri pengolahan dan sektor lainnya seperti sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, sektor konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan, sektor informasi dan komunikasi, sektor real estate dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.