Document forgery is a criminal offense that frequently occurs in society, despite being clearly regulated under Article 263 Paragraphs (1) and (2) of the Indonesian Penal Code (KUHP). This community service activity, conducted in Bantarpanjang Village, Tigaraksa District, Tangerang Regency, aims to raise public legal awareness regarding document forgery crimes. Through legal education sessions, the community was informed about the elements of documented forgery offenses, various forms of forgery, and the associated legal consequences, including imprisonment of up to six years. The program also emphasizes the importance of verifying the authenticity of documents used in legal and social transactions. The results showed high enthusiasm and participation from the community, along with an increase in their understanding of the importance of valid legal documents. Comprehensive evaluations were carried out to measure the effectiveness, sustainability, and impact of the program in enhancing community legal awareness.

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana pembunuhan yang didahului oleh rencana pembunuhan terlebih dahulu. Namun, pengertian dan syarat unsur berencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana tidak dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Keadaan demikian menjadikan pengertian dan syarat unsur berencana mengalami dinamika. Pada konteks ini, dibutuhkan kepekaan hakim dalam menganalisis, mempertimbangkan, dan memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana dalam Putusan Nomor 327/pid.b/201/PN.Cbi. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana karena telah mempersiapkan diri untuk membunuh “korban”, meskipun yang dibunuh adalah orang lain. Metode yang digunakan untuk menganalisis putusan tersebut adalah yuridis normatif dengan dua pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).  Hakim menggunakan istilah persiapan dalam mempertimbangkan unsur rencana kurang tepat. Demikian juga pertimbangan unsur berencana yang hanya berfokus pada syarat adanya pemutusan kehendak dengan tenang, dan adanya jarak waktu tertentu adalah kurang lengkap. Seharusnya dilengkapi dengan pelaksanaan rencana dengan tenang.
 

ABSTRAK
Tindak  pidana  penyebaran  foto/video pornografi  dalam  media  elektronik. Penerapan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  penyebaran  foto/video pornografi  dalam  media  elektronik  merupakan  salah  satu  bagian  dari kejahatan cybercrime yang  akhir-akhir  ini  semakin  berkembang. Adapun  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah  pengaturan  tindak  pidana  penyebaran  foto/video  pornografi  dalam  media  elektronik  dan  pertanggungjawaban  pidana  pelaku  tindak  pidana  penyebaran  foto/video  pornografi  dalam  media  elektronik  dalam  putusan  nomor 902/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst. Metode penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan  yuridis  normatif  dengan  bahan  kepustakaan  atau  data  sekunder  yang  meliputi  buku-buku  serta  norma-norma  hukum  yang  terdapat  pada  peraturan  perundang-undangan,  azas-azas  hukum,  kaidah  hukum  dan  sistematika  hukum  dan  juga  mengkaji  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  bahan  hukum  lainnya. Penyelesaian  kasus  tindak  pidana  penyebaran  foto/video  pornografi  menggunakan  media  elektronik  dapat  diamati  melalui  adanya  kasus  yang  masuk  ke  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  yang  dalam  putusannya,  hakim  menjatuhkan  pidana  penjara  selama  9  (Sembilan)  bulan  penjara  dan  denda  sebesar  Rp.10.000.000,- (sepuluh  juta  rupiah). Hal  ini  menjelaskan  bahwa  penjatuhan  pidana  tersebut  sesuai  dengan  pertanggungjawaban  terdakwa  atas  perbuatannya.