Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan satu rangkaian strategi untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) secara terpadu baik secara lintas sektoral pemerintah maupun dengan melibatkan kerjasama dengan pihak eksternal Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan PUG di Kabupaten Semarang dengan melihat pencapaian yang telah ditentukan dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan pencapaian atas indikator umum pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) di daerah yang meliputi 5 (lima) aspek yaitu : Aspek Komitmen dan Kebijakan, Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya, Aspek Profil Gender dan Data Terpilah, serta Aspek Partisipasi Masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui terdapat kesenjangan antara efektivitas pada sisi pencapaian tujuan dengan efektivitas pada sisi teknis pelaksanaan PUG di Kabupaten Semarang. Kondisi ini secara tidak langsung mengindikasikan adanya ketidaksinkronan antara implementasi kebijakan umum pelaksanaan PUG dengan implementasi kebijakan teknis operasional pelaksanaan PUG. Atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan umum pencapaian tujuan PUG belum didukung dengan implementasi kebijakan yang memadai di tingkat teknis operasionalnya. Memperhatikan permasalahan tersebut, dapat direkomendasikan sejumlah saran yang sebaiknya ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Semarang untuk mengatasinya, yaitu : (1). mempersiapkan integrasi tujuan pencapaian APE dengan tujuan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Semarang periode selanjutnya (Tahun 2021-2024), dan (2). melaksanakan sejumlah perbaikan pada implementasi kelima aspek indikator umum pengendalian dan evaluasi PPRG di Kabupaten Semarang.

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) memiliki peran yang cukup strategis dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan daerah, yaitu sebagai portal berbagai pelayanan Program Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (PSPK) bagi warga masyarakat miskin dan rentan. Guna mewujudkan penyelenggaraan SLRT dan Puskesos yang   mampu menjawab tantangan kebutuhan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Semarang, diperlukan upaya pengendalian agar penyelenggaraan pelayanan SLRT dan Puskesos tetap berada pada rel/jalur yang telah ditetapkan (right on the track) yang salah satunya ditempuh dengan melaksanakan pengukuran atas efektivitas pelayanan yang dilaksanakan pada SLRT dan Puskesos. Berdasarkan hasil pengukuran, dapat diketahui bahwa secara umum efektivitas pelayanan SLRT dan Puskesos di Kabupaten Semarang sudah cukup baik. Melalui pengukuran mutu/kualitas kinerja penyelenggaraan layanan SLRT dan Puskesos dapat diketahui capaian pada 2 (dua) indikator, yaitu : IKM pengguna layanan/penerima manfaat SLRT dan IKM aparatur Desa bernilai sangat baik. Dengan demikian, pengguna layanan/penerima manfaat maupun pemangku kepentingan  sudah cukup puas dengan kinerja pelayanan yang diberikan oleh SLRT dan Puskesos. Sementara 1 (satu) indikator lainnya, yaitu nilai Indeks Penilaian Penyelenggara Layanan SLRT dan Puskesos secara umum menghasilkan capaian kurang baik, sehingga dapat diidentifikasi bahwa masalah/kendala/hambatan jutru didapat   dari sisi internal penyelenggara pelayanan SLRT dan Puskesos. Memperhatikan hasil identifikasi masalah tersebut,dapat direkomendasikan sebanyak 3 (tiga) strategi utama yang sebaiknya ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Semarang untuk membenahi kinerja internal penyelenggara  layanan  SLRT  dan  Puskesos  agar  dapat  berkontribusi  maksimal guna mewujudkan efektivitas pelayanan SLRT dan Puskesos dalam rangka mendukung upaya Penanggulangan Kemiskinan di  Kabupaten Semarang, yaitu : Strategi Pengembangan, Strategi Integrasi dan Strategi Penetrasi.