Hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia secara normatif telah diatur dalam berbagai regulasi yang berlaku sejak tahun 1966 hingga 2011. Dalam konteks ini, Pancasila diposisikan sebagai Grundnorm, yaitu norma dasar yang dianggap memiliki realitas ideal yang sejalan dengan konsep keadilan. Hal ini berbeda dengan konsep Staatsfundamentalnorm, di mana Pancasila berfungsi sebagai ideologi yang digunakan untuk melegitimasi atau membatalkan produk hukum tertentu. Maka, dalam proses pembentukan undang-undang, terutama ketika dihadapkan pada persoalan politik, Pancasila harus ditempatkan sebagai ideologi yang menjadi dasar dalam menciptakan hukum yang dianggap adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Pancasila sebagai Grundnorm atau Staatsfundamentalnorm menimbulkan persaingan antara politik dan hukum yang dapat mengaburkan konsep keadilan; bagaimana pola persaingan antara hukum dan politik dalam proses pembentukan undang-undang; serta apakah pola persaingan tersebut menempatkan Pancasila sebagai realitas ideal sekaligus ideologi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal, yang tidak hanya berfokus pada norma, tetapi juga pada prinsip dan doktrin untuk menganalisis pola persaingan antara politik dan hukum dalam proses legislasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa posisi Pancasila sebagai Grundnorm atau Staatsfundamentalnorm memunculkan pola persaingan antara politik dan hukum, di mana pola ini mengakibatkan Pancasila sulit difungsikan secara bersamaan sebagai realitas ideal dan ideologi.

This research explains the consequences of divorce according to the laws of the Dayak traditional community in Central Kalimantan province. The research method used is normative using primary and secondary legal materials. Customary law is one of the laws recognized in Indonesia. Customary law in Central Kalimantan is implemented by the existence of Dayak traditional institutions in Central Kalimantan which have been outlined in Central Kalimantan Province Regional Regulation No. 16 of 2008 and Central Kalimantan Governor Regulation no. 13 of 2009 concerning Dayak Traditional Institutions in Central Kalimantan. It is clear that customary law is a separate legal system so that it is different from other legal systems. The results of this research show that the consequences of divorce carried out by the Dayak traditional community are not only regulated by positive law in force in Indonesia, namely Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, but are also regulated by Dayak customary law based on Regional Regulations. Kalimantan Province Regional Regulations. 16 of 2008 concerning Dayak Traditional Institutions in Central Kalimantan, there are Dayak customary punishments and marriage agreements carried out by parties from the Dayak traditional community.