(Jessica Brigitta Bullu, Adensi Timomor, Darmayanti Putong)
- Volume: 5,
Issue: 1,
Sitasi : 0
Abstrak:
The definition of illegal fishing given by the Indonesian Ministry of Maritime Affairs and Fisheries is Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU) which is defined as fisheries activities that are prohibited in legal regulations that have been passed by the government, as well as fisheries activities that are not reported to fisheries institutions recognized by the government. The research that will be conducted in this study is normative legal research or library research. This research aims to find out the form of legal responsibility of the perpetrators of illegal fishing related to the policy of implementing legislation on illegal fishing as a form of law enforcement in Indonesia. This thesis will begin with a discussion of Illegal Fishing regulations, followed by an explanation of the various Illegal Fishing practices observed in the field carried out by existing defendants and the author will follow with an analysis of the utility theory's view of Illegal Fishing practices. The results of this study obtained are, The application of criminal law to criminal acts in the case of Illegal Fishing in decision number: 15/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Bit for the defendant Dante against the criminal law that has been considered on the elements of article 45 of 2009 has been considered appropriate because the defendant's actions have been in accordance with the article charged against him. The investigation in the case is also considered appropriate, because the authority of the investigator has been regulated in accordance with the Indonesian Law on Fisheries. The decision of the panel of judges to impose a fine on the defendant is considered appropriate because it takes into account aspects of justice, benefit, and legal certainty. Changes to the legislation referred to above are expected to provide benefits to the state due to the enormous economic losses arising from the illegal fishing crime. AbstrakPengertian illegal fishing yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI salah satunya adalah Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU) yang diartikan sebagai kegiatan dalam perikanan yang dilarang dalam peraturan hukum yang telah disahkan pemerintah, serta kegiatan perikanan yang tidak terlapor pada lembaga perikanan yang diakui oleh pemerintah. Penelitian yang akan di lakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban hukum dari para pelaku illegal fishing yang berkaitan dengan kebijakan penerapan perundang-undangan atas illegal fishing sebagai bentuk penegakan hukum di Indonesia. Tesis ini akan dimulai dengan pembahasan mengenai regulasi Illegal Fishing,diikuti dengan penjelasan tentang berbagai praktik Illegal Fishing yang teramati di lapangan yang dilakukan oleh terdakwa yang ada dan penulis akan mengikuti dengan analisis terhadap pandangan teori utility terhadap praktik Illegal Fishing. Hasil penelitian ini yang diperoleh yaitu, Penerapan hukum pidana pada tindak pidana dalam kasus Illegal Fishing pada putusan nomor: 15/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Bit atas terdakwa Dante terhadap hukum pidana yang telah dipertimbangkan pada unsur – unsur pasal 45 tahun 2009 telah dianggap sesuai karena tindakan terdakwa telah sesuai dengan pasal yang didakwakan terhadapnya. Penyelidikan dalam kasus tersebut juga dianggap tepat, karena kewenangan penyidik telah diatur sesuai dengan Undang-Undang RI tentang Perikanan. Keputusan majelis hakim untuk memberikan pidana terhadap terdakwa denda dianggap tepat karena memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perubahan dari perundang-undangan yang dimaksud diatas dengan harapan dapat memberikan keuntungan terhadap negara akibat kerugian ekonomi yang sangat besar yang timbul karena tindak pidana illegal fishing tersebut.