The purpose of this research is to describe the efforts made by the government to improve public services in the simple patent regime, along with the obstacles that arise after the issuance of accelerated simple patent applications in the. The focus of this research is that the establishment of the Job Creation Law provides various kinds of changes accompanied by pros and cons in society, especially the Intellectual Property sector in a simple patent regime that has changes to accelerate patent services. This research must be carried out so that the government can examine again the human resources capabilities of patent examiners and the importance of including the acceleration of simple patent services in the Patent Bill so that there is no overlap between other laws and regulations. The research method used in this research is normative juridical by examining legal norms accompanied by data obtained from interviews with internal parties at the Patent Legal Services Sub-Directorate, DJKI, through a statutory approach. This research concludes that by carrying out efforts to accelerate services on simple patents, which can increase PNBP, there will be a polemic regarding the human resources who carry out patent examinations where the number of them is not commensurate with the number of applications submitted each year and the short time that the government has applied, this will have an impact on the quality of the patents produced.Tujuan ditulisnya penelitian ini yakni untuk menjabarkan terkait upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik pada rezim paten sederhana disertai kendala yang timbul pasca diterbitkannya percepatan permohonan paten sederhana pada UU Cipta Kerja. Fokus penelitian ini yaitu dengan dibentuknya UU Cipta Kerja memberikan berbagai macam perubahan disertai pro dan kontra di masyarakat khususnya sektor kekayaan intelektual pada rezim paten sederhana yang memiliki perubahan percepatan layanan paten. Pentingnya penelitian ini dilakukan agar pemerintah dapat teliti kembali akan kemampuan SDM pada pemeriksa paten serta pentingnya pencantuman terkait percepatan layanan paten sederhana pada RUU Paten agar tidak terjadi tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan lainnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan mengkaji penggunaan norma hukum disertai data yang diperoleh dari hasil wawancara bersama pihak internal pada Subdit Pelayanan Hukum Paten, DJKI melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penelitian ini berkesimpulan bahwa dengan dilakukannya upaya percepatan layanan pada paten sederhana yang dapat meningkatkan PNBP nyatanya memiliki polemik akan SDM yang melaksanakan pemeriksaan paten dimana jumlah didalamnya tidak sebanding dengan banyaknya permohonan yang masuk setiap tahunnya serta singkatnya waktu yang telah diterapkan oleh pemerintah, hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas paten yang dihasilkan. Service Acceleration; Simple Patent; Job Creation Law