A knowledge base is one component that is needed in any field and institution. As is known, especially in the field of education, several educational institutions, both private and state, have different rules and academic systems. One of them is an academic information system that can be applied to elementary schools. Basically, every educational institution must have an academic information system, but sometimes what is the manufacturing process or system flow like? Many educational institutions still use Ms.Office, especially Ms.Excel, in processing the results of academic activities that have been carried out and are still limited to grade processing. This socialization is more about introducing how an educational institution can develop knowledge for an academic information system by utilizing the Knowledge Management System (KMS). From the results of socialization, especially in Tambaksari Village, Pedes Karawang, there are higher education institutions and other similar institutions such as schools and so on, they can develop an academic information system that has appropriate values to be more efficient. Keywords: Knowledge base, knowledge management, knowledge management system, education

 This research aims to analyze the obstacles in handling election crimes and find the ideal argumentation basis to be used as an improvement to the handling of election crimes. The current handling of election criminal offenses is affected by problems of substance and structure. In terms of substance, there are several articles that regulate elements that are difficult to prove, such as articles related to money politics, political dowries, and unscheduled campaigns, while in terms of structure, the existence of integrated law enforcement centers tends to differ with each other in the process of handling election criminal offenses, which has an impact on the discontinuation of handling election criminal offenses. In addition, there is a change in the personnel of investigators and prosecutors when the process of handling violations is ongoing. This research is normative research. The results of the research illustrate that the redesign of the handling of election criminal offenses is carried out with two approaches, namely first, Article 492, Article 494, Article 495 paragraph (1) and paragraph (2), Article 513, Article 515, Article 518, Article 545. Second, the redesign of the handling of electoral crimes through the enactment of the concept of the provisions of Article 486 paragraph (2) and paragraph (4) expressly in the pattern of handling electoral crimes by the Gakkumdu center by placing the span of control of the termination of the investigation and prosecution process through legal instruments issued by Bawaslu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala dalam penanganan tindak pidana Pemilu serta menemukan basis argumentasi yang ideal untuk digunakan sebagai perbaikan terhadap penanganan tindak pidana Pemilu. Penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu saat ini dipengaruhi oleh problematika subtansi dan struktur. Dari sisi substansi, terdapat beberapa pasal yang mengatur Unsur-unsur yang sulit dibuktikan semisal pasal terkait politik uang, mahar politik, dan kampanye luar jadwal, sedangkan dari sisi struktur, keberadaan sentra penegakan hukum terpadu cenderung saling berbeda pandangan dalam proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu, yang berdampak pada tidak dilanjutkanya penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu. Di samping itu pula, dalam terjadi pergantian personil penyidik dan penuntut di saat proses penanganan pelanggaran tengah berjalan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Adapun hasil penelitian memberikan gambaran yakni redesain terhadap penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu dilakukan dengan dua pendekatan yakni pertama, Pasal 492, Pasal 494, Pasal 495 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 513, Pasal 515, Pasal 518, Pasal 545. Kedua, redesain terhadap penanganan tindak pidana Pemilu melalui dengan memberlakukan konsep ketentuan Pasal 486 ayat (2) dan ayat (4) secara tegas pada pola penanganan tindak pidana Pemilu oleh Sentra Gakkumdu dengan menempatkan rentang kendali penghentian proses penyidikan dan penuntutan melalui instrument hukum yang dikeluarkan oleh Bawaslu.  

Peranan merek sangat penting terutama dalam persaingan usaha yang sehat oleh karena itu perlindungan terhadap merek diperlukan. Di Indonesia, perlindungan merek akan diperoleh setelah merek didaftarkan. Namun perlindungan hukum terhadap merek terdaftar bukan merupakan jaminan, adakalanya apabila terdapat cukup alasan pendaftaran merek dapat dihapus atau dibatalkan. Salah satu kasus penghapusan merek dari Daftar Umum Merek adalah sengketa merek IKEA yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan Putusan No. 264K/Pdt.Sus-HKI/2015. Gugatan penghapusan merek IKEA milik INTER IKEA dilakukan oleh perusahaan asal Surabaya PT. Ratania Khatulistiwa. Alasannya bahwa merek IKEA untuk kelas barang 20 dan 21 tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftarannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sehingga berproses pada kajian norma dalam hal ini norma dalam hukum merek secara khusus merek terkenal dengan mengkaji tentang penghapusan merek. Dari penelitian menunjukkan bahwa sekalipun merek terkenal dihapuskan dari Daftar Umum Merek, tetapi perlindungan merek terkenal tidak hilang.  
Trademark protection in Indonesia will be obtained after the trademark is registered. However, in some circumstances, legal protection for registered trademarks could be deleted or canceled, such as in the IKEA case. IKEA is a registered trademark base on the Indonesian General Register of Marks. Then, PT. Ratania Equator brought a lawsuit for the removal of IKEA from the registered trademark from the General Register of Marks. The reason is that IKEA, as a trademark for goods in classes 20 and 21, has not been used for 3 consecutive years in the trade in goods and/or services. This article argues that even though a well-known trademark is removed from the General Register of Trademarks, the protection of the well-known trademark has remained.