<p>Dalam proses pengembangan dan pembangunan banyak menggunakan beberapa cara, salah satu nya dengan cara melindungi lahan pertanian pangan dalam rangka untuk ketahanan pangan secara nasional maupun untuk daerah itu sendiri. Kabupaten Kendal mengesahkan peraturan daerah No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Kendal. Kedua Perda tersebut telah disesuaikan dan memuat penetapan lahan pertanian tanaman pangan yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Kendal. Saat ini Kabupaten kendal sudah memiliki peta lahan pertanian pangan berkelanjutan, peta tersebut di sajikan dalam bentuk sistem informasi Geografis (SIG) berbasis desktop (standalone), seiring perkambangan jaman kini dapat diimplementasikan dalam sebuah web. Keutungan menggunakan web adalah mempermudah dalam mendapatkan informasi karena dapat di akses kapan pun dan dimanapu, kapasitas penyimpanan lebih besar dan dapat menampilkan informasi secara jelas.</p>

<p><em>Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, Kabupaten Semarang juga terdapat kawasan yang berfungsi PKN Kedung Sepur yaitu yang melayani Kota Semarang Kawasan Perkotaan Ungaran dan Kawasan Strategis Ekonomi Ungaran-Bawen. Selain itu juga terdapat Kawasan Industri Strategis Provinsi di Kabupaten Ungaran berupa Kawasan Peruntukan Industri. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang mengamanatkan adanya fungsi kawasan strategis ekonomi yang salah satu perwujudannya adalah dengan menyusun rencana terperinci kawasan untuk dijadikan dasar dan pedoman dalam pengembangan kawasan strategis tersebut. Melihat perencanaan spasial untuk Kabupaten Semarang yang didasarkan pada rencana tata ruang baik nasional, provinsi maupun kabupaten maka perlu ada konsep yang lebih detail untuk dapat mengimplementasikan amanat peraturan tersebut sebagai bagian dari rencana pembangunan di kabupaten yang harus berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Pengembangan kawasan strategis ekonomi Kabupaten Semarang untuk Kecamatan Tuntang diharapkan menjadi bagian dari implementasi prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk terus mengoptimalkan peran wilayah perbatasan dan pinggiran dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan kesejahteraan masyarakat secara umum. </em></p>

<p><em>The diversity and density of vegetation is key in managing sedimentation throughout the watershed, especially in the central and downstream regions. Measures of vegetation diversity and density that can be used are the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) which is a measure of vegetation greenness (chlorophyll levels), Normalized Difference Water Index (NDVI) to measure vegetation wetness levels, and soil adjusted vegetation index (SAVI) for low canopy vegetation cover. For watersheds that stretch long to downstream or coastal areas, the measure of land diversity needs to be supplemented by using the Normalized Difference Built-Up Index (NDBI) indicator that is useful for land use planning. Information on this vegetation index can be obtained by processing a satellite imagery map. The benefits of processing vegetation indexes in watershed management are becoming increasingly important in the era of climate change, especially with regard to efforts to harmonization of relationships between environmental elements that include the diversity of the interests of the resident population. That's why this research was done in order to find the link between natural factors including the impacts of climate change and humans. The test began by looking for changes in the NDVI, NDWI, SAVI, and NDBI indexes from the last 5 years with the Global Indicator Spatial Association (GISA) analysis using Moran's I Global Index, followedby looking for the association with the pattern of population change and the percentage of the area of the settlement. The results showed a link between moran's I Global index change pattern of population change and the spread of residential developments. The tendency of the distribution of this settlement area is an important point in analyzing the influence of its dispersal patterns in a watershed so that the continued impact of potential erosion and sedimentation triggered will be the main consideration in watershed management.</em></p>

<p><em>Perkembangan fisik kota terkadang melewati batas-batas administrasi kota itu sendiri. Ukuran kota yang mengalami sprawl terus membesar hingga pada suatu saat seolah-olah menyatu dengan kota-kota di sekitarnya sehingga menjadikan dua atau lebih kawasan yang secara administrasi berbeda (terpisah) jadi satu kesatuan kenampakan kekotaan (kota metropolitan) dengan bentuk dan fungsi-fungsi bangunan yang berkarakteristik kota. Kota Malang telah berkembang menjadi pusat aktifitas sehingga meningkatkan kebutuhan akan lahan. keterbatasan lahan di dalam Kota Malang menyebabkankan terjadinya perkembangan kota menjalar kewilayah-wilayah lain disekitarnya. Kabupaten Malang sebagai salah satu wilayah yang berbatasan dengan Kota Malang menerima dampaknya. pada umumnya keberadaan Urban Sprawl di suatu wilayah di tandai dengan munculnya permukiman di pinggiran kota, demikian pula yang terjadi di Kabupaten Malang<strong></strong></em></p><p><em>T</em><em>u</em><em>j</em><em>u</em><em>an penelitian ini adalah untuk membangun model perubahan penggunaan lahan dan perkembangan Urban Sprawl di Kawasan peri urban Kota Malang. Dengan menggunakan pendekatan Model IDRISI SELVA - Land Use change Modeller. </em></p><p><em>P</em><em>ada kurun waktu 2004-2014 perubahan penggunaan lahan di Kawasan Kota Malang didominasi oleh peningkatan penggunaan lahan terbangun. Selama  10  (sepuluh) tahun lahan terbangun bertambah sebesar 45% untuk mengakomodasi pertumbuhan penduduk sebesar 6.877,60 jiwa. Dari pola perubahan tersebut di prediksi bahwa kebutuhan lahan untuk lahan terbangun pada tahun 2030 adalah sebesar 208.91 ha untuk mengakomodasi pertumbuhan penduduk pada tahun 2030 sebesar 1.326.56 jiwa, faktor pendorong perubahan lahan yang paling mempengaruhi adalah faktor jarak terhadap bangunan dengan nilai 40%. Model yang dibangun dengan pendekatan Land Use change Modeller sangat baik dan dapat digunakan karena memiliki tingkat validasi 83.42% sehingga model yang di bangun dapat digunakan sebagai basis prediksi perubahan lahan di tahun 2030. Perubahan penggunaan lahan non terbangun menjadi lahan terbangun di tahun 2004-2014 sebesar 45% diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk rata-rata sebesar 1,25% hal ini mengindikasikan fenomena Urban Sprawl dan perubahan penggunaan lahan non terbangun menjadi terbangun. hasil prediksi tahun 2030 sebesar 61% dengan prediksi pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 1.78% hal ini mengindikasikan terjadi fenome urban Sprawl.</em></p><p><em> </em></p><p> </p>