This research aims to analyze the implementation of the Peer-to-Peer (P2P) Lending Moratorium policy on consumer protection in Indonesia, especially regarding aggressive billing practices by P2P lending companies. Advances in digital technology have made it easier to access financial services through fintech, however, aggressive collection practices by legal P2P lending companies show a weakness in the existing regulations.  This issue must be important to ensure that the principles of consumer protection are fulfilled. In cases of aggressive billing practices, consumers not only suffer financial consequences but also emotional pressure which can lead to tragic outcomes.  Normative juridical methods were used in this research by using a statutory and case approach to evaluate the impact of the moratorium and new regulations such as POJK No. 10/POJK.05/2022 and other regulations to increase consumer protection.  The innovation in this research shows that the moratorium has succeeded reduced the influx of illegal P2P lending companies and strengthened oversight by eliminating some P2P lenders. However, aggressive billing issues still require a significant concern because the number of complaints received by the OJK continues to increase. The research findings indicate that the P2P Lending moratorium policy has positively affected the fintech lending industry by improving operational standards. However, new regulations are needed that apply comprehensively and have permanent legal force in the form of laws that specifically regulate Fintech P2P Lending. These regulations must be accompanied by strict sanctions to ensure more effective consumer protection. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis implementasi kebijakan Moratorium Peer-to-Peer (P2P) Lending terhadap perlindungan konsumen di Indonesia, khususnya berkaitan dengan penagihan agresif oleh Penyelenggara P2P lending. Kemajuan teknologi digital telah mempermudah akses layanan keuangan melalui fintech, tetapi praktik penagihan agresif oleh perusahaan P2P lending legal menunjukkan adanya kelemahan pada regulasi yang berlaku. Masalah ini menjadi penting untuk memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Pada kasus penagihan agresif, konsumen tidak hanya menghadapi konsekuensi finansial tetapi juga tekanan emosional hingga menghilangkan nyawanya. Metode yuridis normatif digunakan pada penelitian ini melalui pendekatan perundang-undangan dan kasus untuk mengevaluasi dampak moratorium dan regulasi baru seperti POJK No. 10/POJK.05/2022 serta regulasi lainnya dalam meningkatkan perlindungan konsumen. Pembaharuan dalam penelitian ini menunjukan bahwa moratorium telah berhasil menutup laju masuknya perusahaan P2P Lending Ilegal dan memperkuat pengawasan dengan mengeliminasi perusahaan P2P Lending. Namun, masalah penagihan agresif perlu menjadi perhatian khusus karena jumlah aduan yang diterima OJK terus meningkat. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan moratorium P2P Lending memberikan dampak positif bagi industri fintech dengan meningkatkan standar operasional. Diperlukan regulasi baru yang berlaku secara menyuluruh dan berkekuatan hukum tetap berbentuk undang-undang yang khusus mengatur terkait Fintech P2P Lending. Regulasi tersebut harus disertai dengan sanksi yang tegas untuk memastikan perlindungan konsumen yang lebih efektif. 

The purpose of this research is to study the legal protection of the application of food messaging services in Indonesia and the legal responsibility of PT Grab for consumer losses associated with the rules of cooperation between PT Grab and the seller and driver. The services provided by PT Grab in its GrabFood feature activities must refer to Article 4 of Law No. 8 of 1999 in order to protect consumer rights. There are many cases of losses experienced by consumers such as orders that have been paid for not being delivered or discrepancies in goods with their orders where there are defaults made by the seller. So, consumer protection against online buying and selling is an important concern. This research uses a normative jurisprudence method, a technique commonly used in legal research to analyze legal issues with reference to applicable regulations. This research is studied with a broad discussion related to problems that harm consumers of services from PT Grab, especially GrabFood, such as price discrepancies and poor food quality not only related to product halalness. Consumer protection is an important aspect of the food delivery service business such as GrabFood. PT. Grab is responsible for problems related to the use of its application which creates a relationship between transportation service providers and consumers, the driver is a possible party to be held accountable to the transportation provider because the driver was given the trust to buy food on the GrabFood service. and in the event of food discrepancies related to quality and quality which can even harm consumers, it is the responsibility of the restaurant owner. Tujuan penelitian ini unatuk mengkaji perlindungan hukum aplikasi layanan pesan antar makanan di Indonesia dan tanggung jawab hukum PT. Grab terhadap kerugian konsumen dikaitkan dengan aturan kerjasama antara PT. Grab dengan pihak penjual dan driver. Layanan yang telah disediakan PT.Grab dalam kegiatannya fitur GrabFood harus mengacukan atas Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 supaya melindungi hak pembeli. Terdapat banyaknya kasus kerugian yang dialami konsumen seperti pesanan yang sudah dibayar tidak kunjung dikirim atau ketidaksesuaian barang dengan pesanannya yang mana terdapat wanprestasi yang dilakukan pihak penjual. Maka, perlindungan konsumen terhadap jual beli online ini jadi perhatian penting. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu teknik yang biasa digunakan di penelitiannya hukum untuk menganalisis permasalahan hukum dengan mengacu pada peraturan yang berlaku. Penelitian ini dikaji dengan pembahasannya meluas terkait masalah-masalah yang merugikan konsumen layanan dari PT. Grab khususnya GrabFood, seperti ketidaksesuaian harga dan kualitas makanan yang buruk tidak hanya terkait kehalalan produk. Perlindungan konsumen merupakan aspek penting di bisnis layanan pengiriman makanan seperti GrabFood. PT. Grab bertanggung jawab dalam masalah terkait penggunaan aplikasinya yang menciptakan hubungan penyedia jasa transportasi dan konsumen, Pihak driver sebagai pihak yang memungkinkan untuk diminta pertanggungjawaban terkait penyelenggara angkutan karena driver telaah diberi kepercayaan untuk membelikan makanan pada layanan GrabFood. dan dalam hal ketidaksesuaian makanan terkait kualitas dan mutunya yang bahkan dapat merugikan konsumen, maka menjadi tanggung jawab pemilik resto.

This research aims to examine the clause of the choice of law and forum in Indonesian grant agreement to foreign government based on Government Regulation 48 of 2018 as amended by Government Regulation 57 of 2019 (Grant Regulation). Issues frequently arise arise in grant agreements, specifically grant recipients' rejection of these clauses, which impedes grant implementation. The grant has a purpose as a tool of diplomacy, which is a form of public relations. In contrast, the grant agreements within the Grant Regulation contradictorily possess characteristics of civil relations due to the obligation to include the choice of law, the national law of the Republic of Indonesia, and the choice of forum in the Central Jakarta District Court. This research introduces novelty by presenting a perspective hitherto unexplored in previous studies. Most prior research has predominantly focused on the urgency of Indonesian grants before enacting the Grant Regulation, with no specific study dedicated to examining grant agreements regulated by this regulation. The research findings conclude that there needs to be more consistency between the objectives of the grant and the nature of the agreements stipulated in the Grant Regulation. Therefore, adjustments to the provisions of the Grant Regulation are deemed necessary transforming the substansce of grant agreement from civil relations to public relations by incorporating the choice of law and forum clauses in the grant agreements by the provisions applicable in international law. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan klausul pilihan hukum dan pilihan forum dalam perjanjian hibah Indonesia kepada Pemerintah Asing berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 57 Tahun 2019 (PP Hibah). Permasalahan yang seringkali muncul terkait perjanjian hibah adalah penolakan oleh penerima hibah terhadap klausul tersebut, yang pada akhirnya menghambat kelancaran proses hibah. Hibah Indonesia berfungsi sebagai alat diplomasi yang memiliki karakteristik hubungan publik, sementara perjanjian hibah dalam PP Hibah memiliki karakteristik yang kontradiktif yakni hubungan perdata dengan adanya kewajiban perjanjian yang memuat pilihan hukum, hukum nasional Republik Indonesia, dan tempat penyelesaian sengketa di PN Jakarta Pusat. Penelitian ini memiliki kebaruan karena menghadirkan perspektif yang belum pernah dibahas oleh penelitian terdahulu. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya membahas urgensi hibah Indonesia sebelum adanya PP Hibah, dan belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji perjanjian hibah yang diatur dalam PP Hibah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara tujuan hibah dengan sifat perjanjian yang diatur dalam PP Hibah. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan PP Hibah dengan mengubah substansi sifat perjanjian hibah menjadi hubungan publik dengan menggunakan klausul pilihan hukum dan pilihan forum dalam perjanjian hibah sesuai ketentuan yang berlaku di hukum internasional.  

The purpose of the research is to study and analyze the implications of the Construction Services Law, namely Law Number 2 of 2017, which is updated by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations instead of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation, especially regarding the application of building failure provisions stipulated in the second segment of Article 60 of Law Number 2 of 2017 with building failure arrangements stipulated in construction work contracts. The assessment of the circumstances declared as the occurrence of construction failure begins after the service provider (construction contractor) carries out the second handover process for the work he has carried out, and in less than 10 years, there is a building collapse and the malfunction of the building being handed over. Business actors in the construction industry in Indonesia are bound by a construction work contract signed by the parties. This research will present information on how the provisions of building failure are regulated in the contract made between construction service users and construction service providers. Service users in construction projects can be in the form of government agencies and other private companies, while construction service providers such as construction implementation contractors and construction consulting companies (planning consultants, supervisory consultants, and other consultants). The conclusion of this research is expected to anticipate deviations from the provisions regarding building failure in the preparation of construction work contracts. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implikasi Undang-Undang Jasa Konstruksi yang terdapat di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang diperbaharui  oleh Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja khususnya mengenai penerapan ketentuan kegagalan bangunan yang termaktub dalam  bagian kedua Pasal 60 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017  dengan pengaturan kegagalan bangunan yang tertulis dalam kontrak kerja konstruksi. Penilaian atas keadaan yang dijadikan sebagai terjadinya kegagalan konstruksi dimulai setelah pihak penyedia jasa (kontraktor pelaksana konstruksi) melakukan proses serah terima kedua atas pekerjaan yang dilakukannya dan dalam waktu kurang dari 10 tahun terjadi keruntuhan bangunan untuk beroperasi atau tidak berfungsi yang diserahterimakan. Para pelaku usaha dalam industri konstruksi di Indonesia dalam menjalankan usahanya terikat dalam kontrak kerja konstruksi yang ditanda tangani oleh para pihak, penelitian ini akan menyajikan  informasi tentang bagaimana ketentuan kegagalan bangunan diatur dalam kontrak/perjanjian yang dibentuk antara penyedia jasa konstruksi dengan pengguna jasa konstruksi, pengguna jasa dalam proyek konstruksi dapat  berupa instansi pemerintah  maupun swasta lainnya sedangkan penyedia jasa konstruksi  seperti kontraktor pelaksana konstruksi serta perusahaan konsultasi konstruksi (konsultan perencana, konsultan  pengawas maupun konsultan lainnya). Hasil dari penelitian ini diperkirakan bisa mengantisipasi penyimpangan ketentuan tentang kegagalan bangunan dalam penyusunan kontrak kerja konstruksi.   

This research aims to study how transgenic plant protection has developed for plant breeders in Indonesia. Then, it is hoped that this research can be used as a reference to find out the development of transgenic plant protection for plant breeders in Indonesia in response to the development of existing transgenic plants and to come up with solutions to similar problems. Transgenic plants are products that are formed from intelligent human thinking and require a lot of time and money in the research process. There is a need for protection for initial breeders whose seeds are taken by inventors to be used as material for their inventions. This research uses normative research methods with a comparative approach. The results of this research lead to the conclusion that considering current developments, there needs to be modification and improvement in the effective protection of innovation in the field of transgenic plants, especially for plant breeders in Indonesia. This protection should be balanced between the rights of plant breeders and the interests of the wider community, including food availability, genetic diversity, and the environment.Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana perlindungan tanaman transgenik telah berkembang untuk pemulia tanaman di Indonesia. Kemudian penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk mengetahui perkembangan perlindungan tanaman transgenik bagi pemulia tanaman di Indonesia dalam menyikapi perkembangan tanaman transgenik yang ada dan memunculkan solusi-solusi untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang serupa.Tanaman transgenik adalah produk yang terbentuk dari pemikiran cerdas manusia dan membutuhkan banyak waktu dan uang dalam proses penelitiannya dan perlu adanya perlindungan bagi pemulia awal yang benihnya diambil oleh inventor untuk digunakan sebagai bahan invensinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perbandingan (comparative approach). Adapun hasil dari penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa melihat perkembangan zaman yang ada, perlu adanya modifikasi dan peningkatan dalam perlindungan yang efektif terhadap inovasi dalam bidang tanaman transgenik khususnya bagi pemulia tanaman di Indonesia yang seimbang antara hak-hak bagi pemulia tanaman dan kepentingan masyarakat luas, termasuk diantaranya ketersediaan pangan, keanekaragaman genetik, dan lingkungan.                                       

This writing is intended to find out the prohibition on the use of alternative payment methods made by Google for users of digital services in Indonesia. Against the background of the KPPU investigation against Google for alleged conditional sales practices, which was followed by a change in settings on Google Support Android Developer that allowed alternative payment methods. Therefore, an assessment to further analyze this paper is essential because there is no research on monopolistic practices in digital market share in Indonesia so this research can be a renewal of existing laws for Indonesia. This writing is included in normative with the approach methods used in this writing are statute, comparative, and case. The results of the analysis also found that Google has eliminated the practice of conditional sales through changes in settings by allowing the use of alternative payment methods and compliance with the fulfillment of the responsibility and role of KPPU as a business supervisory authority in Indonesia based on the Business Competition Law. Penulisan ini ditujukan untuk mengetahui adanya larangan penggunaan metode pembayaran alternatif yang dilakukan oleh Google terhadap konsumen atau pengguna layanan digital di Indonesia. Dilatar belakangi adanya penyelidikan KPPU terhadap Google atas dugaan praktik penjualan bersyarat, yang kemudian disusul dengan dilakukannya perubahan pengaturan pada Google Support Android Developer atas diperbolehkannya penggunaan metode pembayaran alternatif selain Google Pay Billing. Maka, pengkajian untuk menganalisis lebih lanjut atas penulisan ini menjadi penting dikarenakan belum adanya penelitian terkait praktik monopoli di dalam ranah pangsa pasar digital di Indonesia sehingga penelitian ini dapat menjadi suatu pembaharuan hukum bagi Indonesia. Adapun penulisan ini termasuk ke dalam penulisan normatif dengan metode pendekatan yang digunakan adalah statute approach (pendekatan perundang-undang), comparative approach (pendekatan komparasi), dan case approach (pendekatan kasus). Hasil analisisnya pun didapati bahwa Google telah menghapus adanya praktik penjualan bersyarat melalui perubahan pengaturan dengan memperbolehkan penggunaan metode pembayaran alternatif serta kesesuaian atas pemenuhan tanggung jawab dan peran KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha di Indonesia sudah berdasar pada UU Persaingan Usaha.  

This study aims to examine juridically the implementation of supervision and sanctions against companies for the implementation of PKWT based on the labor copyright law. The method used in this research is the normative juridical method. The result of this writing is the need for evaluation, supervision and improvement of the PKWT arrangement in the Job Creation Law. Supervision of companies that employ PKWT workers / laborers exceeding the maximum period stipulated results in an increase in labor cases, especially on PKWT. Suggestions from this research are the need to evaluate the performance of the Manpower Office on the maximum period of non-permanent contracts applied by companies, improvements to specific provisions regarding the rights and obligations of the Manpower Supervisory Service and legal sanctions for companies that do not comply with the provisions of the Job Creation Law. It is hoped that this can provide protection and a balanced legal umbrella, especially for PKWT workers / laborers in accordance with the provisions of the applicable Job Creation Law and workers / laborers can get the rights and obligations they should get. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pengawasan dan pemberian sanksi terhadap perusahaan atas pelaksanaan PKWT berdasarkan UU Cipta Kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil dari penulisan ini yaitu diperlukannya evaluasi, pengawasan dan perbaikan terhadap pengaturan PKWT pada UU Cipta Kerja. Pengawasan terhadap perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh PKWT melebihi jangka waktu maksimal yang ditetapkan mengakibatkan meningkatnya kasus ketenagakerjaan terutama pada PKWT. Saran dari penelitian ini adalah diperlukannya evaluasi kinerja dinas ketenagakerjaan terhadap jangka waktu maksimal PKWT yang diterapkan oleh perusahaan, perbaikan terhadap ketentuan spesifik mengenai hak dan kewajiban dari dinas pengawas ketenagakerjaan dan sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan UU Cipta Kerja. Hal tersebut diharapkan bisa memberikan perlindungan serta payung hukum yang seimbang khusunya kepada para pekerja/buruh PKWT sesuai dengan ketentuan UU Cipta Kerja yang berlaku dan para pekerja/buruh bisa mendapatkan hak dan kewajiban yang semestinya mereka dapatkan.

This study aims to examine the loss of consumer goods caused by freight forwarding companies, which causes consumers to suffer losses due to negligence of shipping company services. To protect consumer rights that must be fulfilled. The method used is normative juridical by carrying out legal research on literature which is carried out by examining library materials or secondary data solely on research and the laws that regulate it. Regarding the discussion, this research shows legal remedies for the loss of consumer goods caused by shipping companies, legal consequences received by shipping company services, and forms of consumer protection for rights that are not fulfilled. This study concludes that legal remedies can be used to resolve disputes, which can be resolved in 2 ways, namely through the court and outside the court by arbitration, mediation, and conciliation. The results of this study aim to update previous studies to examine more deeply related to the protection of various consumer rights that are not fulfilled due to the negligence of shipping companies. As well as solutions so that consumer losses that arise do not continue to occur.  Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai hilangnya barang konsumen yang disebabkan oleh perusahaan jasa ekspedisi, yang menyebabkan konsumen mengalami kerugian atas kelalaian jasa perusahaan ekspedisi. Untuk melindungi hak-hak konsumen yang wajib terpenuhi. Metode yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan melukan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka penelitian dan Undang-Undang yang mengatur. Terkait pembahasan penelitian ini memperlihatkan upaya hukum terhadap hilangnya barang konsumen yang disebabkan oleh perusahaan ekspedisi, akibat hukum yang diterima oleh jasa perusahaan ekspedisi, dan bentuk perlindungan konsumen atas hak-hak yang tidak terpenuhinya. Kesimpulan atas penelitian ini adalah upaya hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa yakni dapat diselesaikan melalui 2 cara, yaitu melalui pengadilan dan diluar pengadilan dengan arbitrasi, mediasi, dan konsiliasi. Hasil dari penelitian ini bertujuan guna memperbaharui studi yang terdahulu guna mengkaji lebih mendalam terkait perlindungan atas berbagai hak konsumen yang tidak terpenuhi disebabkan kelalaian perusahaan ekspedisi. Serta solusi agar kerugian konsumen yang timbul tidak terus terjadi.