Penelitian ini berfokus pada analisis atas isu hukum yaitu konflik aturan antara Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan dengan Pasal 80 PP PMSE terkait dengan sanksi administratif dalam perspektif Economic Analysis of Law (EAL). Hal ini karena dalam perspektif EAL, peran pemerintah penting sebagai regulator atas berbagai perkembangan bisnis yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menegaskan bahwa problematika hukum terkait sanksi administratif dalam bisnis digital adalah adanya konflik hukum terkait sanksi administratif dalam bisnis digital yaitu sebagaimana dalam ketentuan Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan dengan Pasal 80 PP PMSE. Berdasarkan asas lex superior derogate legi inferior ketentuan Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan lah yang berlaku. Hal ini dikarenakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3), maka secara hierarkis kedudukan UU Perdagangan adalah lebih tinggi dari PP PMSE. Hal ini berimplikasi bahwa setiap pelaku usaha bisnis digital yang tidak mencantumkan informasi atau data yang wajib dituangkan dalam bisnis digital sebagaimana dalam Pasal 65 ayat (4) UU Perdagangan, maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.   Sanksi administratif bisnis digital dalam perspektif EAL adalah tidak memenuhi aspek keberdayagunaan (utility), nilai (value), serta efisiensi (efficiency). Hal ini dikarenakan Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan justru menempatkan sanksi administratif berupa pencabutan izin secara langsung sebagai langkah utama, sehingga dapat berimplikasi pada iklim bisnis yang kondusif di masyarakat. Dengan demikian, mengacu pada analisis EAL maka ketentuan yang relevan adalah diberlakukannya sanksi administratif secara berjenjang sebagaimana dalam Pasal 80 PP PMSE. Oleh karena itu, ke depan perlu adanya revisi ketentuan dalam Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan sehingga dikonstruksikan sesuai dengan rumusan Pasal 80 PP PMSE.

 This legal research aims to examine the existence of Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 from utilitarian philosophy while paying attention to the concept of utilitarianism in Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020. The urgency of this research stems from the controversy over the birth of the Job Creation Law which continues after the Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020. The 'conditionally unconstitutional' decision on the Job Creation Law provides intellectual property from legal scholars; Remember, several points of view examine the problem. This legal research uses an approach and approaches to laws and regulations based on primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. The study results stated that the decision of the Constitutional Court no. 91/PUU-XVIII/2020 has the spirit of the utilitarian philosophy, which aims to maintain the proportionality aspect and provide guarantees for implementing the Implementing Regulations of the Job Creation Law. On the other hand, the spirit of utilitarianism in the Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 explains social issues by transforming a legal instrument of sequence from the issuance of the Job Creation Law.Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 dalam perspektif filsafat utilitarianisme; sekaligus menelaah berkenaan dengan implikasi dari adanya konsepsi utilitarianisme dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020. Urgensi penelitian ini bermula dari Kontroversi lahirnya UU Cipta Kerja terus berlanjut pasca hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020. Putusan inkonstitusional bersyarat terhadap UU Cipta Kerja nyatanya memberikan perdebatan intelektual dari kalangan para sarjana hukum; mengingat, terdapat beberapa perspektif yang mengkaji persoalan tersebut. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan didasarkan atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Hasil penelitian menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 memiliki semangat filsafat utilitarianisme sebagaimana bertujuan guna menjaga aspek proporsionalitas serta memberikan jaminan terhadap terselenggaranya Peraturan Pelaksana dari UU Cipta kerja. Di sisi lain, implikasi semangat utilitarianisme dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yaitu memberikan jaminan ketertiban sosial berkenaan dengan transformasi suatu instrumen hukum sebagaimana persekuensi dari terbitnya UU Cipta kerja.