The purpose of this study is to analyze the application of restorative justice in cyber crime, especially for victims of cyber crime. This research is a normative legal research with a concept and statutory approach. The results of the study confirm that the manifestation of protecting the rights of victims of restorative justice-based cyber crime can actually be carried out by providing assistance, facilitation, and compensation which are considered more relevant and essential to fulfilling victims' rights. This is considered more relevant when compared to the orientation to catch perpetrators of cyber crimes which tend to be more difficult and on the one hand are also not able to fulfill the rights of victims who are reduced as a result of a cyber crime. Therefore, restorative justice efforts that emphasize recovery and compensation for victims are relevant to efforts to ensure the protection of the rights of victims of cyber crime. The implementation of the protection of the rights of victims of restorative justice-based cyber crimes can be carried out by revising the ITE Law and its amendments by adding a restorative justice orientation as the first step to provide protection for the rights of victims of cyber crimes. Apart from that, revisions also need to be made to the PDP Law, especially in the absence of provisions for a time limit for the establishment of implementing regulations for compensation mechanisms. In addition to revising the PDP Law to provide a time limit for the formation of implementing regulations, the President can also immediately pass Government Regulations related to technical compensation for cyber crimes. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana cyber khususnya bagi korban tindak pidana cyber. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep dan perundang-undangan. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif yang hasil akhirnya berupa solusi hukum atas isu hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menegaskan bahwa manifestasi perlindungan hak korban tindak pidana cyber berbasis keadilan restoratif sejatinya dapat dilakukan dengan memberikan pendampingan, fasilitasi, serta ganti rugi dianggap lebih relevan dan esensial untuk memenuhi hak-hak korban. Hal ini dianggap lebih relevan jika dibandingkan dengan orientasi untuk menangkap pelaku tindak pidana cyber yang cenderung lebih sulit serta di satu sisi juga tidak secara substantif dapat memenuhi hak-hak korban yang tereduksi akibat suatu tindak pidana cyber. Oleh karena itu, upaya keadilan restoratif yang menekankan pemulihan dang anti rugi bagi korban relevan dengan upaya untuk menjamin perlindungan hak korban tindak pidana cyber. Implementasi perlindungan hak korban tindak pidana cyber berbasis keadilan restoratif dapat dilakukan dengan melakukan revisi atas UU ITE beserta perubahannya dengan menambahkan orientasi keadilan restoratif sebagai langkah awal untuk memberikan perlindungan hak korban tindak pidana cyber. Selain itu, revisi juga perlu dilakukan pada UU PDP, khususnya dengan tidak terdapatnya ketentuan limitasi waktu dibentuknya peraturan pelaksana mekanisme ganti rugi. Selain merevisi UU PDP untuk memberikan limitasi waktu dibentuknya peraturan pelaksana, Presiden juga dapat secepatnya mengesahkan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan teknis pemberian ganti rugi atas tindak pidana cyber.    

This study aims at analyzing the existence of Constitutional Court Ruling No. 91/PUU-XVIII/2020 (Job Creation MK Decision) after Law No. 6 of 2023 concerning Job Creation. This research is a normative legal research by prioritizing case approaches, concepts, and legislation. The results of the study confirmed that the existence of the Job Creation MK Decision after the passage of the Job Creation Law was as if the Job Creation MK Decision was between "there and not". It is said that there is because it is used as a juridical basis in the Job Creation Law, however substantively the Decision of the Job Creation MK, especially the constitutional order to substantively improve the Job Creation Law by involving meaningful community participation, has not been implemented. Because, the government (in this case the President) actually uses the Job Creation Law instrument which substantively denies the Job Creation MK Decision. The legal implications of the Job Creation MK Decision after the Job Creation Law was passed is that the Job Creation Law has actually violated the substance of the Job Creation MK Decision. It can be seen that the Job Creation MK Decision orients the reformulation of the Job Creation Law through meaningful participation involving all components of society. The existence of disobedience to the Job Creation Law against the Decision of the Job Creation MK has the potential to cause a phenomenon of disregard for the constitution (constitutional disobedience). Therefore, in the future it is necessary to formulate the forms and types of sanctions against the Constitutional Court's Decision and also be oriented to the Constitutional Court being able to review a Law or UU that contradicts the Constitutional Court's Decision. Penelitian ini bertujuan pada analisis atas eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 (Putusan MK Cipta Kerja) pasca disahkannya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengedepankan pendekatan kasus, konsep, dan perundang-undangan. Hasil penelitian menegaskan bahwa eksistensi Putusan MK Cipta Kerja pasca disahkannya UU Cipta Kerja seolah-olah Putusan MK Cipta Kerja adalah antara “ada dan tiada”. Dikatakan ada karena dijadikan landasan yuridis dalam UU Cipta Kerja akan tetapi secara substantif Putusan MK Cipta Kerja khususnya perintah konstitusional untuk memperbaiki UU Cipta Kerja secara substantif dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna, justru tidak dilaksanakan. Pemerintah (dalam hal ini Presiden) justru menggunakan instrumen UU Cipta Kerja yang secara substantif mengingkari Putusan MK Cipta Kerja. Implikasi hukum Putusan MK Cipta Kerja pasca disahkannya UU Cipta Kerja adalah bahwa UU Cipta Kerja sejatinya telah melanggar substansi dari Putusan MK Cipta Kerja. Hal ini dapat dilihat bahwa Putusan MK Cipta Kerja mengorientasikan perumusan ulang UU Cipta Kerja melalui partisipasi yang bermakna dengan melibatkan segenap komponen masyarakat. Adanya ketidaktaatan UU Cipta Kerja terhadap Putusan MK Cipta Kerja berpotensi membuat adanya fenomena pengabaian terhadap konstitusi (constitutional disobedience). Oleh karena itu, ke depan perlu diformulasikan bentuk dan jenis sanksi terhadap Putusan MK serta diorientasikan pula MK dapat melakukan pengujian terhadap suatu undang-undang atau UU yang bertentangan dengan Putusan MK.