Service quality is the level of excellence or specialty of a service that can meet the needs and expectations of the community. Public service is an activity carried out by the government and other institutions to meet the needs of community services in accordance with laws and regulations. This service can be in the form of public goods, public services, and/or administrative services. The purpose of this study was to determine the quality of service in issuing Business Identification Numbers for micro businesses at the Pekanbaru City Investment and One-Stop Integrated Service Office and its supporting and inhibiting factors. This study uses a qualitative approach. Data collection techniques use interviews. Data analysis in this study was carried out using qualitative descriptive. The results of the study explain that the quality of service is already in the good category which is assessed from the transparency in the services provided where there is openness in the service process, services that are in accordance with the rules and there is ease in the service process. The principle of accountability in improving service quality to ensure that each service can be accounted for and provide services in accordance with the conditions that have been set. Community participation in improving services has been carried out well by providing services according to rights and balance. Supporting factors in improving service quality include the ability of employees to serve, the availability of supporting facilities and infrastructure, and the development of a better service system as part of improving services. While inhibiting factors include increased supervision and complicated bureaucracy in efforts to improve services.

Masalah ketenagakerjaan merupakan permasalahan yang kompleks di Kabupaten Agam, salah satunya permasalahan pengangguran. Pengangguran harus ditanggulangi demi mencapai kesejahteraan rakyat. Penyebab pengangguran du Kabupaten Agam adalah kurangnya penyerapatan tenaga kerja dan inovasi kualitas sumber daya ketenagakerjaan yang belum memadai. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Agam merupakan  salah satu instansi yang berperan penting dalam penanggulangan pengangguran di Kabupaten Agam. Penelitian bertujuan untuk mengetahui kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Agam dalam penanggulangan pengangguran di Kabupaten Agam. Konsep teori dalam penelitian ini yaitu kinerja organisasi oleh Agus Dwiyanto 2008. Metode penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian yaitu dalam pelaksanaan kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Agam dalam penanggulangan pengangguran di Kabupaten Agam masih terdapat hambatan dalam pelayanannya seperti kurangnya penyerapan tenaga kerja, kurangnya keahlian sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana yang belum memadai dan pelatihan ketenagakerjaan yang belum maksimal.
 
 

Efektivitas kinerja merupakan ketepatgunaan/kemampuan dalam melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Pekanbaru. Dalam artikel ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti menggunakan teori Gibson dimana efektivitas kinerja tercapai jika memenuhi aspek produktivitas, efisiensi, kepuasan, adaptasi dan perkembangan. Temuan dari penelitian ini adalah efektivitas kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat dilihat semakin baik, dengan meningkatnya penerimaan pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya. Peneliti juga menemukan faktor penghambat dalam pelaksanaan efektivitas kinerja, meliputi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang belum stabil setiap tahunnya, pelayanan pembayaran pajak yang belum optimal dan citra buruk instansi serta kurangnya edukasi kepada masyarakat pentingnya melunasi pajak khususnya pajak bumi dan bangunan. Secara keseluruhan, efektivitas kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan belum bisa dikatakan baik.

Drug abuse has become a complex problem faced by Indonesia and of course requires a special strategy and the active role of all parties in its prevention and handling. This is evidenced by the rampant cases of drug trafficking and abuse that occur in villages in Kuantan Singingi, one of which is Seberang Taluk Village, Central Kuantan District. This study aims to see the performance of the Village Government in the Clean Drugs (Bersinar) Village program in Seberang Taluk Village, Central Kuantan District, Kuantan Singingi Regency. In this study, the authors used descriptive qualitative research methods. The researcher uses Dwiyanto's theory where the indicators used in measuring organizational performance use 4 (four) indicators, namely, productivity, responsiveness, responsibility, and accountability. The results of this study indicate that the distribution and abuse of drugs in Seberang Taluk Village has decreased during the program of the Clean Drugs Village (Bersinar) with a percentage of approximately 80%. However, the implementation of the Shining Village Program still faces several obstacles. Researchers found factors that influence the implementation of this program, which include the problem of limited budget, incompetent human resources, and lack of public self-awareness. Overall, the Seberang Taluk Village Government, Central Kuantan District can be said to have been quite good at implementing the Shining Village program in preventing drug trafficking.