The Covid - 19 pandemic is a disaster that occurs quickly and thoroughly. This pandemic affects not only health, but also the economic, cultural, social and political education fields. The existence of the Covid - 19 pandemic makes people live in conditions of risk. Society will face terrible threats such as the spread of viruses and other threats. The consequences of the emergence of the Covid - 19 virus have caused social anxiety in society. This raises serious concern because this virus is increasingly spreading, including in areas where there are few positive confirmed cases of Covid - 19 itself. There are so many threats of Covid 19 that great attention is needed for the perception of own risk in decision making. The current situation shows that society has become a risky society. Where people are at risk themselves are vulnerable people. Community life will be colored by risks that can affect society. This article tries to analyze the context of the covid - 19 pandemic in at-risk communities by using a sociological perspective of at-risk communities, especially in the covid - 19 pandemic. This Covid - 19 pandemic also shows that society is not ready to face the Covid 19 disaster which occurred as a whole and not a single country that can avoid the impact of Covid - 19. In addition, this article shows that the pandemic affects all classes in society and affects people from young to old

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola ideal dari rekrutmen hakim agung yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial di masa yang akan datang. Rekrutmen hakim agung yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial merupakan amanah dari Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana pelaksanaanya diwujudkan melalui Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung dan Pasal 13 Huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Berdasarkan laporan kegiatan seleksi calon hakim agung yang diadakan pada tahun 2018, Komisi Yudisial sebagai salah satu lembaga negara yang melakukan rekrutmen hakim agung tidak ada meluluskan hakim agung yang berasal dari hakim karier sehingga hal ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016. Permasalahan akan difokuskan pada bagaimana pengaturan hukum tentang rekrutmen hakim agung di Indonesia dan pola ideal proses rekrutmen hakim agung oleh Komisi Yudisial ke depan. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pelaksanaan rekrutmen hakim agung yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial tidak hanya berpedoman pada peraturan yang telah dibuat oleh Komisi Yudisial saja tetapi merujuk juga pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016 yang telah memberikan celah kepada Mahkamah Agung untuk menentukan kuota dari hakim non karier sehingga ada beberapa pola ideal dalam proses rekrutmen hakim agung di Indonesia yakni proses rekrutmennya mengikuti pola Calon Pegawai Negeri Sipil dengan tetap berpedoman pada kebutuhan dari Mahkamah Agung sebagai user dari hakim agung.