Wayang kulit rose and became the prima donna through the play of the character Bagong by Ki Seno Nugroho on social media. This article aims to analyze the role and meaning of Bagong in the play of wayang kulit by Ki Seno Nugroho through a semiotic approach. Ki Seno Nugroho can bring the character of Bagong to life, not only playing a comedic role but also voicing social criticism and the values of people's wisdom. Roland Barthes' semiotic analysis method examines data in the form of signs and meanings formed in dialogues, gestures, expressions, and scenes involving Bagong. This method consists of two levels, namely denotation (literal meaning) and connotation (cultural and ideological meaning). The semiotic approach was chosen because of its relevance in unraveling the layers of meaning of a cultural text to reveal deeper cultural and ideological implications as well. The data source was taken from the video documentation of Ki Seno Nugroho's performance on the Dalang Seno YouTube channel with the plays Bagong Ratu and Semar Mbangun Kayangan. The results of the analysis show that (1) Bagong plays a role as a representation of the common people, (2) Bagong serves as a medium of symbolic resistance to social inequality, and (3) Bagong serves as a communicative and entertaining conveyor of local wisdom. This study confirms the position of Punakawan as an important narrative device in the play of Javanese puppetry.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketentuan tindak pidana hoaks dalam sistem hukum di Indonesia, dan bagaimana terjadinya inkonsistensi dalam upaya penegakan hukum tindak pidana hoaks di Indonesia. Akhir-akhir ini dunia media sosial terus dibanjiri kritikan terhadap pola penegakan hukum di era presiden Jokowi. Satu tahun pasca menjabat di periode kedua ini perjalanan penegakan hukum dipandang lamban, tebang pilih dan masih terus menuai polemik. Polemik yang menjadi penyebab adalah hukum dijalankan masih dengan cara-cara lama, tebang pilih terhadap pelaku tindak pidana dan penerapan pasal yang terkesan dipaksakan. Salah satu upaya penegakan hukum yang terus menuai kontra adalah penanganan tindak pidana hoaks yang masih tebang pilih. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa ketentuan hoaks dalam KUHP dan UU ITE jelas telah tercantum dan secara normatif hoaks tidak sama dengan kritikan. Kritik adalah bagian dari corak kehidupan demokrasi, mematikan demokrasi sama dengan menghilangkan kebiasan kritik. Kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum  tindak pidana hoaks adalah bahwa unsur politk yang menguasai sistem kenegaraan di Indonesia menyebabkan hukum tidak dapat berjalan secara normal. Unsur kepentingan dan lobi-lobi di elit politik menyebabkan asas legalitas yang didengung-dengunkan negara ini hanya sebuah kehidupan yang formalitas.