The meaning of governance is interpreted not only as a single player, namely the government. Along with the development of scientific governance, the paradigm of the Old Public Service, which positions the state as a single player, has been largely abandoned. One of the government affairs is the field of tourism. Tourism is one of the important commodities in the current era and for countries like Indonesia. Tourism is also one of the objects of development in Indonesia so that it becomes a strategic policy. Of course, these two things must be supported by actors from elements of governance other than the state, namely the private sector and the community. These elements are only properties, but from each of these elements there are still many actors who can play a role. Probolinggo Regency as one of the areas that has a lot of potential. It includes national, provincial and regional strategic areas. The focus of this research is the aspect of its management which turns out to have a fairly complex process in determining its roles and rights. As a result, each tourist destination has its own actors which can be divided depending on capital capability (for business entities) and authority (for state organs).AbstrakMakna governance dimaknai bukan hanya pemain tunggal yaitu pemerintah saja. Seriring dengan berjalannya perkembangan keilmuan pemerintahan paradigma Old Public Service yang memposisikan negara sebagai pemain tunggal sudah banyak ditinggalkan. Salah satu urusan pemerintahan adalah bidang pariwisata. Pariwisata menjadi salah satu komiditas penting di era sekarang dan bagi negara seperti Indonesia. Pariwisata juga menjadi salah satu obyek pembangunan di Indonesia sehingga menjadi kebijakan strategis. Kedua hal ini tentu harus ditopang aktor dari unsur governance selain negara yaitu swasta dan masyarakat.  Unsur ini hanya sifat, namun dari masing-masing unsur ini masih banyak aktor yang dapat berperan. Kabupaten probolinggo sebagai salah satu wilayah yang memiliki banyak potensi. Di dalamnya terdapat kawasan strategis nasional, provinsi, dan daerah. Fokus dari penelitian ini adalah aspek pengelolaannya yang ternyata terdapat proses yang cukup kompleks dalam penenutan peran dan haknya. Hasilnya setiap destinasi wisata memiliki aktornya masing-masing yang dapat dibagi tergantung kemampuan modal (untuk badan usaha) dan kewenangannya (untuk organ negara).

Budget planning is a budgeting activity carried out by local governments in financing programs and activities for one fiscal year. In its implementation it is often not in accordance with the developments that have been planned so that it is necessary to make changes to the budget. This study aims to analyze changes in budget planning made by the Batu City local government in supporting infrastructure development financing during the Covid-19 pandemic. This study uses an exploratory qualitative approach. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. Determination of informants using snowball sampling. Data analysis with reduction, presentation and conclusion. The validity of the data using triangulation techniques. The results of the study show that the budget planning that has been set has made changes to the budget due to the impact of the Covid-19 pandemic. This shows that the local government is quite good at managing regional finances. Realized regional infrastructure development can be seen from the absorption of infrastructure spending in 2020 (9.62%) in 2021 (35.50%). Supporting factors include the implementation of e-government which makes it easier for regional officials to coordinate and plan programs. The inhibiting factor is the impact of the pandemic so that infrastructure development is postponed, canceled or maintained.AbstrakPerencanaan anggaran merupakan kegiatan penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam membiayai program dan kegiatan untuk satu tahun anggaran. Dalam pelaksanaanya sering tidak sesuai dengan perkembangan yang sudah direncanakan sehingga perlu dilakukan perubahan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan perencanaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Batu dalam menunjang pembiayaan pembangunan infrastruktur selama masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan snowball sampling. Analisis data dengan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukan bahwa perencanaan anggaran yang ditetapkan telah dilakukan perubahan anggaran yang disebabkan dampak pandemi Covid-19. Ini menunjukan bahwa pemerintah daerah sudah cukup baik dalam mengelola keuangan daerah. Pembangunan infrastruktur daerah yang terealisasi dapat dilihat dari serapan belanja infrastruktur tahun 2020 (9,62%) tahun 2021 (35,50%). Faktor yang mendukung diantaranya penerapan e-government yang memudahkan perangkat daerah dalam berkoordinasi dan merencanakan program. Faktor yang menghambat yakni dampak pandemi sehingga pembangunan infrastruktur ditunda, dibatalkan atau dipertahankan pelaksanaanya.