Laporan keuangan merupakan indikator utama kinerja perusahaan. Hal ini memotivasi perusahaan untuk mengubah laporan keuangan guna meningkatkan kinerja manajemen, membuatnya tetap menarik bagi para pemangku kepentingan, dan akibatnya mendongkrak harga saham dan kompensasi eksekutif. Peluang merupakan salah satu faktor yang mengindikasikan adanya risiko kecurangan pelaporan keuangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris bahwa faktor risiko peluang merupakan indikator utama terjadinya manipulasi. Analisis dilakukan berdasarkan sampel 31 perusahaan milik negara yang tercatat di BEI selama periode 2020-2022, dengan menggunakan metode analisis regresi logistik untuk pengolahannya. Variabel independen penelitian ini terdiri dari perubahan piutang, perubahan persediaan, proporsi komisaris independen, persentase komite independen, kepemilikan institusional > 5%, jumlah direktur yang diganti, dan pergantian CEO dalam kurun waktu dua tahun. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan piutang, tingkat persediaan, keberadaan komisaris independen, komite audit independen, dan perubahan dewan direksi tidak berkontribusi terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Di sisi lain, keberadaan kepemilikan institusional > 5% dan perubahan CEO perusahaan dapat menandakan potensi praktik manipulasi.

The proliferation of the Industrial Internet of Things (IIoT) has transformed manufacturing, energy, and logistics, generating vast amounts of data that demand efficient processing solutions. Edge and cloud computing have emerged as two main architectures that can support IIoT applications by addressing latency, bandwidth, and computational challenges. This study presents a comparative analysis of edge and cloud computing architectures in the context of industrial IoT, focusing on performance, scalability, security, and cost. By analyzing case studies from manufacturing, logistics, and energy sectors, we identify the strengths and limitations of each approach, providing recommendations for selecting optimal architectures based on application needs.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan terhadap semua narapidana, termasuk narapidana tindak pidana korupsi. Pada kenyataannya, narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyaraatan (Lapas) Sukamiskin tidak memperoleh semua pembinaan sebagaimana yang telah ditentukan. Kajian ini dimaksudkan untuk menjelaskan implementasi pembinaan narapidana di Lapas Sukamiskin dan sekaligus untuk menjelaskan hambatan dari pelaksanaan pembinaan bagi narapidana di Lapas Sukamiskin, terutama dalam kaitannya dengan fakta bahwa di Lapas Sukamiskin terdapat beberapa kategori narapidana, yaitu narapidana tindak pidana umum dan narapidana kasus korupsi. Metode yang digunakan dalam kajian ini ialah metode penelitian hukum nondoktrinal dengan bersandar pada data primer serta sekunder. Data dalam kajian ini diperoleh melalui wawancara kepada beberapa narasumber serta melalui penelusuran kepustakaan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa implementasi pembinaan bagi narapidana di Lapas Sukamiskin belum berjalan maksimal dan masih terjadi perbedaan dalam penerapan program pembinaan bagi para narapidana. Selain itu, persoalan sumber daya manusia di Lapas Sukamiskin juga masih menjadi hambatan tersendiri bagi pelaksanaan program pembinaan untuk para narapidana.The Law Number 12 of 1995 on Penitentiary rules that education program provided in penitentiary institution or prison is given to every prisoner including prisoner from corruption case. Contrary to such rules, in fact, in Sukamiskin Prison, the prisoners from corruption case do not involve in all programs provided to every prisoner, especially education and skill training programs. This study would explain the education program for inmate in Sukamiskin Prison and its obstacles related to the differences in implementing several program to general criminal case prisoner and corruption case prisoner. This study uses non-doctrinal legal research method and based on primary and secondary data. Researchers also conduct interviews with several informants besides doing library research. This study reveals that several programs provided for inmates in Sukamiskin Prison still not implement comprehensively and the corruption case prisoners treat differently from general criminal case prisoners. Sukamiskin Prison also still has problem related to its human resources condition.