One of the main problems of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Bojonegoro Regency is limited capital and high loan interest rates. So, there is a need for a program to help MSME players. The Productive Trader Card (KPP) is a flagship program from Bojonegoro Regency designed to support and develop MSMEs. This research aims to find out how the implementation of the Productive Trader Card (KPP) policy at the Bojonegoro Regency Trade, Cooperatives and Micro Business Office. This research uses qualitative research methods with descriptive research type. The theory used is the theory of policy implementation from Van Meter and Van Horn, with six indicators, namely policy objectives and standards, policy resources, inter-organizational relations, implementer characteristics, political environment, socio-economic, and attitudes of implementers. The result of this study is that the implementation of the Productive Trader Card (KPP) policy can be said to be successful because all indicators have been well implemented, but there are still shortcomings, namely the discovery of policy resource indicators, especially human resources and indicators of implementer characteristics in the implementation of the Productive Trader Card (KPP) policy which are still not running optimallySalah satu permasalahan utama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bojonegoro yaitu keterbatasan modal dan bunga pinjaman yang tinggi. Maka, perlu adanya program untuk membantu para pelaku UMKM. Kartu Pedagang Produktif (KPP) merupakan program unggulan dari Kabupaten Bojonegoro yang dirancang untuk mendukung dan mengembangkan UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Kartu Pedagang Produktif (KPP) di Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn, dengan enam indikator, yaitu tujuan dan standar kebijakan, sumber daya kebijakan, hubungan antar organisasi, karakteristik pelaksana, lingkungan politik, sosial ekonomi, dan sikap para pelaksana. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan Kartu Pedagang Produktif (KPP) dapat dikatakan berhasil karena semua indikator sudah terimplementasi dengan baik, namun masih terdapat kekurangan yaitu ditemukannya indikator sumber daya kebijakan khususnya sumber daya manusia dan indikator karakteristik pelaksana dalam implementasi kebijakan Kartu Pedagang Produktif (KPP) yang masih belum berjalan dengan optimal