Tujuan penelitian ini untuk menganalisis politik hukum terhadap pembangunan untuk kepentingan umum atas tanah abrasi pasca hadirnya undang-undang yang memuat peraturan tentang cipta kerja. Berbagai macam pendekatan seperti pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual menjadi instrument pada jenis penelitian yuridis normatif yang digunakan sebagai metode dalam penelitian ini. Penemuan dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa telah ditambahkan kepentingan umum seperti halnya termaktub dalam pasal yang mengatur tentang pengadaan tanah sebanyak 6 (enam) kegiatan meliputi kawasan industri, ekonomi khusus, pariwisata, ketahanan pangan, industri gas, industri minyak, dan pengembangan teknologi. Hapusnya hak atas tanah karena tanah musnah bersamaan dengan pemberian kesempatan kepada pemegang kuasa atas tanah untuk perlu membangun kembali dan merevitalisasi atas pendayagunaan tanah dan diatur di dalamnya tentang pihak lain yang dapat melakukan rekonstruksi dan revitalisasi berdasarkan pemberian dana kerohiman pada kuasa atas tanah atau kuasa pendayagunaan. Adanya perubahan-perubahan tersebut diatas akan menjadi sebuah langkah lebih dekat demi terwujudnya keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran dalam pemberian kompensasi terhadap tanah musnah.  The purpose of this research is to analyze the legal politics of development in the public interest on abraded land after the presence of a law that contains regulations on work creation. Various approaches, such as the statutory and conceptual approach, become instruments for the type of normative juridical research that is used as a method in this research. The findings from the results of research conducted that public interest has been added as stated in the article that regulates land procurement as many as 6 (six) activities covering industrial areas, special economy, tourism, food security, gas industry, oil industry, and technology development. The abolition of land rights because the land is destroyed simultaneously with the opportunity for the holder of the power over the land to need to rebuild and revitalize the utilization of the land and it is regulated in it by other parties who can carry out reconstruction and revitalization based on the provision of spiritual funds to the power over land or the power of utilization. With the changes mentioned above, it is seen that it will be a step closer to the realization of justice, welfare, and prosperity in providing compensation for the destroyed land.