The application of Pancasila as an ethical foundation in law enforcement against criminal acts of terrorism in Indonesia highlights the importance of integrating humanitarian values and human rights principles. This article analyses how Pancasila, with its focus on social justice and humane treatment, distinguishes Indonesia's approach from repressive methods commonly applied in other countries. The research method used in this article is a descriptive qualitative approach, which includes document analysis as well as in-depth interviews with various stakeholders, including law enforcement, academics, and deradicalisation practitioners. The data obtained is analysed to evaluate the effectiveness of deradicalisation programmes based on the principles of Pancasila and its impact on reducing radicalisation as well as reintegration of former terrorism perpetrators. By emphasising the need for a balanced policy between security and human rights, the Pancasila-based approach proved to be more effective and sustainable in the long run. Challenges in the consistent application of Pancasila values are faced in the context of globalisation and advances in information technology. The results show that this approach not only reduces radicalisation but also facilitates the reintegration of former terrorism perpetrators into society. In conclusion, the application of Pancasila in law enforcement contributes significantly to national stability and can be a model for other countries in countering global terrorism.

Indonesia merupakan negara yang secara geografis, demografis, sosioekonomis dan politis merupakan kawasan yang rawan bencana, dan juga perpotensi mengalami bencana alam, non alam dan sosial, seperti bencana: gempa bumi, banjir, letusan gunung api, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, kegagalan teknologi, konflik sosial, terorisme. Kejadian bencana akan mengakibatkan timbulnya kedarurtan, korban massal serta permasalahan kesehatan pada masyarakat, selain itu kejadian bencana juga mengakibatkan, rusaknya fasilitas umum, fasilitas kesehatan, terganggunya saluran komunikasi dan lain-lain yang akan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Banjir besar melanda wilayah kota Semarang pada pekan pertama dan kedua Februari 2021. Banjir di ibu kota Provinsi Jawa Tengah itu merendam setidaknya 43 titik pada 5-7 Februari lalu, demikian data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah. Selain banjir kiriman dan banjir lokal, banjir rob merendam sejumlah kawasan di Kota Semarang, seperti di Kelurahan Kaligawe (Kecamatan Gayamsari) dan wilayah di Kecamatan Genuk. Kondisi pandemic Covid-19 memperburuk dalam penanganan bencana yang terjadi.