That every decision issued and/or action taken by state administration officials must be based on statutory regulations and General Principles of Good Government (AAUPB). In accordance with Article 9 paragraph (1) of Law no. 30 of 2014 concerning Government Administration, but in practice there are still many government officials who abuse their authority, therefore the existence of PTUN is a tool of control over government actions as well as a medium for the public to seek justice for government actions. Where the Ptun has the authority to resolve TUN disputes, as well as provide legal protection to the community for legal actions taken by the government through the PTUN. This research uses normative research using a conceptual and statutory approach. The legal materials used are: primary legal materials in the form of statutory regulations, secondary legal materials in the form of books, journals, articles and other legal doctrines. The legal material collection technique uses descriptive analysis. It can be concluded that the role of Ptun is in providing legal protection to citizens against detrimental administrative decisions, namely through supervision, giving administrative sanctions to government officials who do not implement court decisions, up to the execution of court decisions in the form of revoking government decisions.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan kepada para tenaga kependidikan Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura di Bangkalan Madura, bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang definisi QRIS, manfaat penggunaan QRIS, dan bagaimana mengaplikasikan QRIS pada transakti keuangan secara online. Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan cara melaksanakan sosialisasi tentang QRIS. Setelah pelaksanaan sosialisasi, para tenaga kependidikan di FKIS UTM mampu memahami pengertian QRIS, manfaat dan cara menggunakan QRIS dalam melakukan transaksi keuangan secara online. 

Prestasi belajar yang ideal harus didukung pemahaman pendidikan dalam menjalankan kurikulum sekolah supaya sesuai dengan tingkat kebutuhan usianya untuk setiap tingkatan pendidikan. Determinan kurikulum menjadi asas yang mendasar dalam penentuan kurikulum. Terdapat empat determinan yang perlu dipahami pendidik untuk keterlaksanaan pembelajaran efektif, diantaranya determinan filosofis, determinan psikologis, determinan sosiologis,   dan determinan hakekat pengetahuan. Masing-masing determinan kurikulum ini memiliki lingkup sasarsan dalam mematangkan kurikulum yang terbentuk pada setiap satuan pendidikan sebagai asas yang melandasi kurikulum. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah peningkatan pemahaman pendidik terhadap determinan kurikulum untuk pelaksanaan pembelajaran efektif yang dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan pemahaman yang lebih mendalam  kepada pendidik terhadap bagaimana semestinya proses pembelajaran. Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat adalah teknik sosialisasi yang terdiri observasi dan perencanaan, tahap tindakan, dan tahap evaluasi. Pengabdian masyarakat ini dilakukan pada guru tingkat satuan pendidikan anak usia dini dengan jumlah pendidik sebanyak 6 guru. Hasil pengabdian kepada masyarakat menunjukan peningkatan pemahaman pendidik  untuk keterlaksanaan pembelajaran efektif sehingga menjadi media bagi pendidik untuk bertukar pikiran secara aktif interaktif    berkaitan dengan keterlaksanaan pembelajaran yang telah berjalan selama ini.