This research aims to examine the clause of the choice of law and forum in Indonesian grant agreement to foreign government based on Government Regulation 48 of 2018 as amended by Government Regulation 57 of 2019 (Grant Regulation). Issues frequently arise arise in grant agreements, specifically grant recipients' rejection of these clauses, which impedes grant implementation. The grant has a purpose as a tool of diplomacy, which is a form of public relations. In contrast, the grant agreements within the Grant Regulation contradictorily possess characteristics of civil relations due to the obligation to include the choice of law, the national law of the Republic of Indonesia, and the choice of forum in the Central Jakarta District Court. This research introduces novelty by presenting a perspective hitherto unexplored in previous studies. Most prior research has predominantly focused on the urgency of Indonesian grants before enacting the Grant Regulation, with no specific study dedicated to examining grant agreements regulated by this regulation. The research findings conclude that there needs to be more consistency between the objectives of the grant and the nature of the agreements stipulated in the Grant Regulation. Therefore, adjustments to the provisions of the Grant Regulation are deemed necessary transforming the substansce of grant agreement from civil relations to public relations by incorporating the choice of law and forum clauses in the grant agreements by the provisions applicable in international law. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan klausul pilihan hukum dan pilihan forum dalam perjanjian hibah Indonesia kepada Pemerintah Asing berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 57 Tahun 2019 (PP Hibah). Permasalahan yang seringkali muncul terkait perjanjian hibah adalah penolakan oleh penerima hibah terhadap klausul tersebut, yang pada akhirnya menghambat kelancaran proses hibah. Hibah Indonesia berfungsi sebagai alat diplomasi yang memiliki karakteristik hubungan publik, sementara perjanjian hibah dalam PP Hibah memiliki karakteristik yang kontradiktif yakni hubungan perdata dengan adanya kewajiban perjanjian yang memuat pilihan hukum, hukum nasional Republik Indonesia, dan tempat penyelesaian sengketa di PN Jakarta Pusat. Penelitian ini memiliki kebaruan karena menghadirkan perspektif yang belum pernah dibahas oleh penelitian terdahulu. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya membahas urgensi hibah Indonesia sebelum adanya PP Hibah, dan belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji perjanjian hibah yang diatur dalam PP Hibah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara tujuan hibah dengan sifat perjanjian yang diatur dalam PP Hibah. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan PP Hibah dengan mengubah substansi sifat perjanjian hibah menjadi hubungan publik dengan menggunakan klausul pilihan hukum dan pilihan forum dalam perjanjian hibah sesuai ketentuan yang berlaku di hukum internasional.  

This research is prepared with the aim of assisting the national interests of Indonesia by examining legal protection for the environment and gender equality in the context of the expansion of the economy resulting from the implementation of a free-trade agreement. Considering the situation in the ICA-CEPA negotiations, where Canada demands that Indonesia commit to legal protection for the environment and gender equality in the context of the FTA before the agreement can be ratified, and considering that there is no juridical research examining Indonesia's commitments in these relevant issues, it becomes urgent to conduct this research to support the country in obtaining its national interests in ICA-CEPA. This research uses the juridical-normative research method with a statute approach and employs the legal material collection method of literature study as well as the qualitative analysis method. The research findings show that Indonesia has legal protection for the environment in the context of the FTA through the ISPO mechanism and provisions in the IE-CEPA. Regarding gender equality, Indonesia has legal protection through its membership in CEDAW and various applicable national legal instruments, as well as through cooperation with EFTA in women's entrepreneurship. The lack of knowledge (research gap) regarding the law creates an urgency for this research to fill that gap and help Indonesia. Here lies the novelty of the research, namely in complementing previous research to answer unanswered questions. Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk membantu kepentingan nasional Indonesia dengan mengkaji perlindungan hukum terhadap Lingkungan dan Kesetaraan Gender dalam konteks perluasan ekomomi hasil dari berlakunya suatu Free-Trade Agreement. Mengingat bahwa situasi dalam negosiasi ICA-CEPA, dimana Kanada menuntut Indonesia untuk memiliki komitmen hukum terlebih dahulu terhadap perlindungan lingkungan dan kesetaraan gender dalam konteks FTA agar perjanjian dapat disahkan, dan menimbang bahwa belum ada Penelitian Yuridis yang mengkaji komitmen Indonesia dalam isu yang relevan tersebut, maka hal ini menjadi urgensi dalam penyusunan penelitian ini agar dapat mendukung Negara memperoleh Kepentingan Nasional-nya dalam ICA-CEPA. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Yuridis-Normatif dengan Pendekatan Statute Approach dan menggunakan Metode Pengumpulan Materi Hukum Studi Pustaka serta Metode Analisis Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki perlindungan hukum untuk lingkungan dalam konteks FTA melalui mekanisme ISPO dan ketentuan dalam IE-CEPA. Mengenai kesetaraan gender, Indonesia memiliki perlindungan hukum melalui keanggotaannya dalam CEDAW dan dengan berbagai instrumen hukum nasional yang berlaku, serta melalui kerja sama dengan EFTA dalam kewirausahaan perempuan. Adanya kekosongan ilmu pengetahuan (research gap) tentang hukum,menimbulkan urgensi bagi penelitian ini untuk mengisi kekosongan tersebut, guna membantu Indonesia. Disinilah letak kebaruan penelitian, yaitu dalam melengkapi penelitian sebelumnya untuk menjawab pertanyaan yang belum terjawab.