The high number of elderly people, namely 7.01%, is the basis for the Dharmasraya Regency Government to make the elderly one of the regional problems that must be resolved. Based on the guidelines issued by the Central Government through the Ministry of Social Affairs, Dharmasraya Regency issued an Elderly Area Policy through the 2020-2024 Regional Medium Term Development Plan. This research aims to describe and analyze the Implementation of the Elderly Dharmasraya Regency Policy. This research uses Edward III's theory 4 variables to determine the success of implementing a policy: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research results show that characteristics within agencies, a clear division of tasks and responsibilities, and good coordination between agencies are key factors for success. Despite the government's commitment to providing adequate funding, there are still potential problems in allocating and using funds that are not on target due to a lack of supervision and monitoring. So, concrete steps need to be taken to improve coordination and ensure that all parties involved have effective communication channels. Tingginya jumlah angka penduduk lanjut usia di Kabupaten Dharmasraya yakni sebesar 7,01%,   menjadi dasar bagi pemerintah untuk menjadikan persoalan lansia sebagai salah satu permasalahan daerah yang harus di prioritaskan. Berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui kementerian sosial, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya kemudian mengeluarkan Kebijakan mengenai Kawasan Ramah lansia melalui Rencana Pembangunan Jangka Menangah Daerah pada Tahun 2020-2024. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Kabupaten Dharmasraya terkait kebijakan Kawasan Ramah Lansia tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan berlandaskan teori Edward III. Terdapat 4 variabel yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian kemudian menunjukkan bahwa karakteristik dalam badan-badan, pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta koordinasi yang baik antar badan-badan menjadi faktor kunci untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan. Meskipun ada komitmen pemerintah untuk menyediakan pendanaan yang mencukupi, masih terdapat potensi masalah dalam alokasi dan penggunaan dana yang tidak tepat sasaran karena kurangnya pengawasan dan monitoring. Maka perlu ada langkah-langkah konkret untuk memperbaiki koordinasi dan memastikan bahwa semua pihak terlibat memiliki saluran komunikasi yang efektif. 

E-Kelurahan is a web-based application e-Governemnt at Kelurahan used for document publishing. The results of the 2022 research regarding the effectiveness of the e-Kelurahan program at Padang City have not been effective. So this research aims to evaluate e-Kelurahan services using Maturity e-Government Models, used is the Five pillars of e-Government put forward by Fietkiewicz, Mainka Stock in 2017 which consist of Information Dissemination, Communication, Transactions, Interoperability, and Participation which is the latest evolution of the theory of E-Government Maturity Models. The research method uses descriptive qualitative.  According to the findings of this study, not all pillars have been fulfilled by e-Kelurahan, especially the pillars of communication, transaction, interoperability, and participation. There was a decline in the e-Kelurahan function due to a lack of preparedness of human resources and a lack of support in terms of budget. So that the implementation of e-Kelurahan objectives to make it easier for the public to access services online and improve the quality of services in Kelurahan was not well achieved. The drawback of this theory, the analysis only focuses on website development, ignoring other factors such as organization, resources, and supervision which are also implementation problems.E-Kelurahan adalah aplikasi berbasis web di kelurahan yang digunakan untuk penerbitan dokumen. Hasil penelitian tahun 2022 tentang efektivitas program e-Kelurahan di Kota Padang menunjukkan bahwa penerapan e-kelurahan belum efektif. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi layanan e-Kelurahan menggunakan Maturity e-Government Models, yakni lima pilar e-Government yang dikemukakan oleh Fietkiewicz, Mainka Stock pada tahun 2017 yang terdiri dari Penyebarluasan Informasi, Komunikasi, Transaksi, Interoperabilitas dan Partisipasi yang merupakan evolusi terbaru dari teori E-Government Maturity Models. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Berdasarkan temuan penelitian ini, belum semua pilar dipenuhi oleh e-Kelurahan, terutama pilar komunikasi, transaksi, interoperabilitas dan partisipasi. Terjadi penurunan fungsi e-Kelurahan karena kurangnya kesiapan sumber daya manusia dan kurangnya dukungan dari segi anggaran. Sehingga implementasi tujuan e-Kelurahan untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan secara online dan meningkatkan kualitas layanan di Kelurahan tidak tercapai dengan baik. Kelemahan dari teori ini, analisis hanya fokus pada pengembangan website, mengabaikan faktor lain seperti organisasi, sumber daya dan pengawasan yang juga merupakan masalah implementasi.