Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti dampak atau akibat hukum dalam penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku pada pembukaan rekening tabungan yang dilakukan oleh Bank. Dalam hal ini yang merasakan akibat atas perjanian pembukaan rekeing Bank adalah konsumen atau nasabah. Bentuk atau model perjanjian pembukaan rekening tabungan pada Bank telah dibuat secara tercetak berupa formulir aplikasi pembukaan rekening yang berisi berbagai ketentuan tentang identitas calon nasabah dan syarat-syarat menjadi nasabah Bank. Permasalahan yang akan diabahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah akibat hukum dalam penerapan klausula eksonerasi terhadap perjanjian baku pembukaan rekening tabungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normati, yaitu dengan memperlajari bahan pustaka dan dokumen. Berdasarkan hasil penelitian penulis melihat adanya klausula eksonerasi pada perjanjian baku dalam bentuk aplikasi formulir pembukaan rekening tabungan ini, bertentangan dengan peraturan yang sudah ada, namun jika dilihat dari persfektif Bank, adanya kalusula eksonerasi pada perjanjian baku dalam bentuk aplikasi formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank ini dimaksudkan untuk keamanan Bank. Perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi pada aplikasi formulir pembukaan rekening tabungan di Bank secara yuridis dapat berakibat batal demi hukum karena bertentangan dengan UUPK dan POJK, oleh sebab itu agar bank terhindar dari risiko hukum, maka terhadap formulir pembukaan rekening tabungan yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku yang didalamnya mengandung klausula eksonerasi harus diberikan penjelasan kepada nasabah tentang klausula eksonerasi tersebut dan tidak sekedar menyodorkan perjanjian baku untuk dibaca dan ditandatangani.

Transaksi bisnis antara pelaku usaha dan konsumen akan selalu dipertemukan dengan suatu perjanjian atau perjanjian yang mengikat para pihak. Khususnya dalam perjanjian kredit perbankan, pihak bank mencetak formulir perjanjian kredit secara massal dan kolektif yang klausulanya disusun sepihak oleh kreditur tanpa keterlibatan debitur. Fenomena ini memberikan pandangan seolah kreditur menggunakan kekuasaannya dengan memanfaatkan ketidakberdayaan debitur untuk kepentingan sepihak sebagai bentuk penyalahgunaan keadaan. Penelitian ini membahas tentangparadigma interpretif penyalahgunaan keadaan pada perjanjian kredit perbankan. Tujuan penelitian untuk mengetahui paradigma konsep penyalahgunaan keadaan kreditur terhadap debitur dalam perjanjian kredit. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual sebagai terobosan atas permasalahan yang terjadi. Hasil penelitian ini menyajikan paparan interpretasi penyalahgunaan keadaan yang seharusnya pada perjanjian kredit perbankan dan harus terkait dengan tindakan nyata yang merugikan debitur baik pada saat melaksanakan perjanjian.