According to Articles 33 & 34 of the 1945 Constitution Law of the Republic of Indonesia, the state is tasked with protecting the entire Indonesia nation and promoting general welfare in realizing social justice for all Indonesia people. One of the government's strategies in realizing social welfare is to distribute social assistance (Law Number 11 of 2009). Based on the Regulation of the Minister of Finance (PMK) number 181 of 2012, social assistance (bansos) is assistance in the form of transfer of money, goods, or services by the central/regional government to the community to protect the community from the possibility of social losses, increase economic capabilities, and improve social welfare. This type of research is descriptive qualitative research. This research is to identify and analyze Public Service Development Strategies in Increasing Transparency of Aid Distribution in Wajo Regency. This study uses qualitative research methods in the research design. The results of interviews with Social Service employees and the community show that the public service development strategy in Wajo Regency focuses on the use of information technology, effective socialization, and an empathetic approach. Overall, the efforts made by the Social Service have brought positive changes in the distribution of social assistance in Wajo Regency, with an increase in public trust and satisfaction with the services provided.

Tujuan penelitian ini untuk menemukan dan mengembangkan teori pemidanaan dan meningkatkan profesionalitas hakim khususnya hakim tipikor dalam mengadili perkara-perkara pidana yang hukumnya tidak jelas atau hukumnya tidak lengkap dengan meningkatkan kemampuan hakim melakukan penemuan hukum. Pasal 18 ayat 1 huruf b UU Tipikor berupa pidana uang pengganti   merupakan kharakteristik sanksi pidana dalam perkara korupsi yang merupakan pidana tamabahan khusus yang bersifat sebagai hukum materiil yang belum diatur secara detiil penerapannya di dalam UU Tipikor dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Masalah yang timbul dari kenyataan tersebut   Seringkali penuntut umum dalam menagani perkara korupsi tidak mencantumkan pasal 18 UU Tipikor sehingga terjadi disparitas atau pertentangan putusan hakim berkaitan penjatuhan pidana uang pengganti. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pidana uang pengganti berupa sanksi yang sudah diatur di dalam rumusan UU Tipikor sebagai hukum materiil yang tidak menjadi unsur dari rumusan delik tidaklah menjadi keharusan bagi penuntut umum untuk mencantumkannya di dalam surat dakwaan, terjadi kesalahan pemahaman oleh hakim yang memandang bahwa penjatuhan pidana uang pengganti tidak dapat dijatuhkan apabila pasal 18 UU Tipikor tidak dicantumkan di dalam dakwaan, dakwaan hanya wajib merumuskan unsur perbuatan pidana (delik) apabila rumusan delik telah terpenuhi maka hkim dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa sesuai jenis pidana yang telah diatur dalam UU Tipikor.