Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran sentral dalam meningkatkan perekonomian desa dan memberdayakan usaha lokal. Untuk mencapai ini, manajemen keuangan BUMDes harus transparan dan dipimpin oleh individu yang memiliki keterampilan tata kelola yang baik. Penerapan kearifan lokal juga dapat memperkuat akuntabilitas keuangan BUMDes Bersama Rejo Makmur. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran gaya kepemimpinan dan meningkatkan pendapatan desa berbasis kearifan lokal dalam mewujudkan akuntabilitas BUMDes Bersama Rejo Makmur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara non-terstruktur dan dokumentasi. Gaya kepemimpinan transformasional dan penerapan kearifan lokal memainkan peran penting dalam memastikan akuntabilitas, memenuhi kebutuhan semua pihak termasuk masyarakat, pengelola, dan pemerintah desa yang memiliki peran kunci dalam mendukung BUMDes.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian desa dan meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan keuangan BUMDes yang transparan dan akuntabel. Pengelolaan BUMDes diperlukan adanya sosok pemimpin yang dapat mendorong terciptanya tata kelola yang baik. Pemimpin diharapkan dapat menjadi panutan dalam mengimplementasikan nilai-nilai pembentukan BUMDes untuk kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran kepemimpinan dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan BUMDes dengan menghubungkannya melalui dua gaya kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada BUMDes Samirono Mandiri. Peran pemimpin sangat penting, terutama jenis kepemimpinan transformasional, gaya kepemimpinan transformasional dapat memberikan inovasi dan mampu membangkitkan semangat anggota masyarakat untuk terlibat aktif dalam operasi BUMDes. Selain itu, pencapaian akuntabilitas dan transparansi dapat memenuhi kebutuhan seluruh pemangku kepentingan yaitu masyarakat, pengelola, dan pemerintah desa yang dalam hal ini memiliki kewenangan penuh dalam mendukung BUMDes.