Sistem informasi dan aplikasi manajemen kepegawaian memiliki peran penting dalam menjaga kerahasiaan data pribadi karyawan, terutama di sektor pemerintahan di mana manajemen karier sangat bergantung pada informasi dari data Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam sistem informasi kepegawaian. Selain sebagai sumber informasi, aplikasi ini juga berfungsi sebagai perantara pengguna dan database. Namun, seringkali aplikasi ini menjadi target serangan siber yang bertujuan mengakses data pribadi ASN. Tidak ada aplikasi yang dapat menjamin keamanan mutlak atau bebas dari serangan semacam itu. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan manajemen risiko teknologi informasi yang dapat diimplementasikan saat terjadi serangan. Penerapan framework standar untuk manajemen risiko dalam sistem informasi tidaklah mudah, sehingga diperlukan pedoman yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan membangun model manajemen risiko khusus untuk sistem informasi kepegawaian, mengadopsi panduan NIST 800-34 Rev 1 dan NIST 800-61 Rev 2, serta mengintegrasikan teori terkait dengan pengembangan manajemen risiko dan contingency plan yang ada. Metode penelitian melibatkan tinjauan literatur sebelumnya dan analisis panduan NIST terkait manajemen risiko teknologi informasi untuk mengidentifikasi tahapan yang signifikan pada model manajemen risiko dalam sistem informasi. Penelitian ini akan menghasilkan model manajemen risiko yang mencakup analisis dampak bisnis, rencana tanggap insiden, dan rencana pemulihan bencana, dirancang khusus untuk sistem informasi kepegawaian dalam konteks pemerintahan.

Menurut laporan dari Check Point Reasearch, terjadi peningkatan sebesar 38% dalam serangan siber global pada tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021. Untuk menghadapi serangan siber global ini, maka perlu disiapkan manajemen risiko dalam menghadapi serangan siber tersebut. Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) belum memiliki panduan dalam manajemen risiko. Kementerian PUPR dapat memanfaatkan beberapa kerangka kerja keamanan siber yang telah tersedia, seperti kerangka kerja NIST Cybersecurity dan kerangka kerja CIS Controls yang juga sering disebut Critical Security Controls sebagai langkah dalam manajemen risiko keamanan siber. Penelitian ini dilakukan pada salah satu aplikasi yang sedang berjalan pada Kementerian PUPR. Penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data, penilaian kondisi saat ini, identifikasi kondisi saat ini, identifikasi kondisi yang diinginkan, analisis kesenjangan, memberikan rekomendasi dan membuat usulan rencana aksi. Hasil penelitian didapatkan bahwa identifikasi kondisi saat ini mendapatkan skor rata-rata 2.77. Kondisi yang diinginkan/dicapai aplikasi didapat skor rata-rata 3.00. Dari hasil tersebut, terdapat kesenjangan sebesar 0.23. Setelah analisis kesenjangan didapatkan 32 rekomendasi dan mengusulkan rencana aksi dengan isu-isu prioritas tinggi dan sedang. Manajemen risiko menggunakan kerangka kerja NIST Cybersecurity dan CIS Controls terbukti dapat mengukur kematangan keamanan siber pada infrastruktur aplikasi sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya serangan siber.