The purpose of this research is to explain how the implementation and the obstacles to the implementation of Restorative Justice to mistreatment crime in North Gorontalo State Attorney. This research became interesting because the District Attorney's Office handled only 3-4 cases with the restorative justice mechanism caused by the social aspect. The urgency of this research is the potential of restorative justice to reduce the overcapacity of correctional institutions and reduce the rate of recidivism, which is a crucial problem in Indonesia. The research method used in this research is empirical juridical, where the author directly conducts interviews and observations. This research is unique because it deeply explores the perceptions of the parties involved in the implementation of restorative justice, an area that is still rarely researched. Based on the research obtained the results first, the application has been carried out by the guidelines. Second, the obstacles found were not achieving the element of peace and agreement, which was influenced by the views of the parties. The obstacles found were the possibility of overcapacity in correctional institutions and the development of criminal acts while in correctional institutions. So it can be concluded that the application of restorative justice implementation needs the awareness of the parties and its application, so the impact can help reduce overcapacity and recidivism in the future.

Penelitian ini dilatarbelakangi ketidakjelasan   makna larangan campur tangan urusan peradilan dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berimplikasi pada arah makna tersebut, dimana dalam prakteknya telah banyak kasus-kasus   dalam tingkat ketatanegaraan dan peradilan yang nota bene dapat diselaraskan dengan Contempt ofCcourt/CoC.   yang mempengaruhi kewibawaan hakim dan badan peradilan. Metode yang digunakan melalui penelitian hukum bahan-bahan hukum, dengan analisis preskriptif. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis hubungan campur tangan dalam Pasal 3 ayat (2) UU No., 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berkaitan dengan Contempt of Court, dan diperlukannya kebijakan hukum pidana ke depan.Adapun hasil dan pembahasan ditemukan bahwa antara makna campur tangan urusan peradilan pada Pasal 3 ayat (2) undang-undang di atas hakekatnya tidak berbeda dengan perbuatan penghinaan pengadilan (contempt of court) dimana terdapat sebagian masyarakat yang memandang hal tersebut berbeda, misalnya adanya upaya untuk menyusun pengaturannya melalui RUU CoC dan perubahan KUHP yang mengatur Tindak Pidana dalam Penyelenggaraan Peradilan. Kebijakan hukum pidana yang mengadopsi hukum sebagai satu kesatuan sistem sangat kompeten dalam mengatur implikasi atas norma Pasal 3 ayat (3) undang-undang di atas dengan cara mengusulkan perubahan undang-undang tersebut sebagai hukum pidana khusus ke depan. Kesimpulannya bahwa terdapat hubungan antara Pasal 3 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan perbuatan penghinaan pengadilan untuk menentukan arah perubahan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman melalui Pasal 3 ayat (2) UU tersebut yang hasilnya sebagai kebijakan hukum pidana (hukum pidana khusus).