Sarcasm is a form of verbal bullying that often occurs unconsciously by the speaker. This study aims to examine the phenomenon of sarcasm-based verbal bullying in the school environment, focusing on degrading speech acts directed at junior high school (SMP) students in Surakarta, Indonesia. Through interviews with students who have been victims of sarcasm, this research analyzes the forms and impacts of sarcastic remarks they have experienced. The findings reveal that sarcasm is frequently used as a form of mockery or insult aimed at highlighting the victim’s shortcomings, whether in academic, physical, or social aspects. Each sarcastic utterance is analyzed using the theories of locution, illocution, and perlocution, showing that while the utterance may appear as a compliment on a literal level, it contextually demeans the victim. The perlocutionary effect includes feelings of shame, inferiority, and loss of self-confidence in the victim. These findings indicate that sarcasm as verbal bullying has the potential to damage students’ mental health and disrupt their social relationships. This study emphasizes the need for a school environment that supports positive communication, free from speech acts that have the potential to demean others.

Pada usia lansia banyak orang yang tidak menjalani aktivitas fisik, bahkan makan yang tidak terkontrol sehingga akan berdampak pada kondisi gout artritis/asam urat. Lansia dengan kondisi gout artritis akan mengalami keluhan nyeri yang hebat, keterbatasan aktivitas fisik, sehingga berdampak pada penurunan kualitas hidup pada lansia.  Kemenkes pada tahun 2018 melaporkan bahwa gout artritis mencapai 11,9% yang menyebabkan gangguan kemampuan mobilitas, gangguan mengurus diri, dan ketergantungan orang lain. Sehingga upaya promotif seperti pemberdayaan pada lansia perlu dilakukan. Metode pelaksaan pengabdian masyarakat yang digunakan adalah berbasis Service Learning (SL) dengan menggunakan tiga konsep yaitu deteksi atau skrining, penyuluhan, serta pemberdayaan yang dijalankan setiap minggu selama tiga (3) minggu pada lansia di Dusun Bakalan Krajan Kota Malang. Hasil pengabdian masyarakat didapatkan sebanyak (n=18) lansia mengikuti program pemberdayaan, dengan mayoritas berjenis kelamin perempuan (n=10) dengan persentase 55,6%, dan pada rentang usia 60-69 tahun (n=15) dengan persentase 77,8%. Terdapat peningkatan pengetahuan lansia secara signifikan (p=0,014<0,05) dan perubahan pengetahuan dari 14 lansia memiliki pengetahuan buruk, menurun menjadi 5 lansia. Kesimpulan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat didapatkan antusiasme yang baik mengenai materi penyuluhan dan pemberdayaan yang diberikan, dengan dibuktikan mayoritas lansia memiliki peningkatan pengetahuan.

The enactment of Law No. 24 of 2009 concerning Flags, Languages and State Symbols and the National Anthem which is confirmed by PP No. 57 of 2014, Minister of Education and Culture Regulation No. 42 of 2018, and SK No. 0424/I/BS.00.01/2022, of course, must be obeyed by all Indonesian citizens. Governance of correspondence in government agencies is one that is regulated in the law, in particular Article 33 paragraph 1 which reads "Indonesian must be used in official communication in government and private work environments". Meanwhile, linguistic problems, such as spelling errors, word choice errors, sentence meaning errors, sentence composition errors, are rarely considered. There are many versions of letters sent by government agencies, especially at the village/kelurahan level. There are many variations and there is no standard one related to this correspondence because government officials do not yet have standard guidelines. There are so many mistakes made by government officials in making official letters. The target group for this community service is the sub-district in Donorojo Village, Mertoyudan District, Magelang Regency, Central Java Province which consists of 12 hamlets. This community service program will be carried out in three stages, namely planning, implementation, and evaluation. The implementation of the program is planned to last 6 months starting in mid-2023. This implementation begins with planning, implementation, and ends with evaluation.
 

Dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat pedesaan terhadap paham radikalisme maka pendidikan dan penguatan wawasan kebangsaan untuk masyarakat pedesaan diperlukan sebagai bentuk kepedulian dari setiap pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Pendidikan dan penguatan wawasan kebangsaan untuk masyarakat pedesaan akan terbentuk jika semua pihak memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan nilai kebangsaan dimulai semenjak dini. Masyarakat saat ini sangat rentan disusupi oleh paham dan gerakan radikalisme. Hal ini dikarenakan belum ada satu pun kebijakan spesifik untuk melindungi atau memproteksi masyarakat dari penetrasi paham dan gerakan radikalisme. Untuk itu, perlu adanya langkah konkret dalam hal mencegah radikalisasi dan penanaman nilai-nilai kebangsaan. Pendidikan nilai kebangsaan pada masyarakat inilah yang menjadi dasar pembentukan awal karena meluruskan sebatang ranting jauh lebih mudah daripada meluruskan sebatang pohon, maka dari itu pendidikan nilai kebangsaan yang paling efektif adalah pendidikan pada masyarakat, terutama di pedesaan Pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa di masyarakat harus dilakukan dengan tepat. Pengembangan nilai moral untuk masyarakat bisa dilakukan di dalam tiga tri pusat yang ada, yaitu, keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Dalam pengembangan nilai moral untuk masyarakat perlu dilakukan dengan sangat hati-hati. Hal ini dikarenakan masyarakat adalah tempat berbagai macam karakter yang heterogen. Maka dari itu, tim pengabdi mengajukan kegiatan pengabdian berkaitan dengan penanaman nilai-nilai kebangsaan terhadap masyarakat pedesaan yang bertujuan untuk mengatasi perpecahbelahan masyarakat Indonesia ini dan mencegah radikalisme di masyarakat, mengingat banyaknya kelompok separatis lahir di Indonesia ini maka salah satu cara untuk memutuskan rantai gejolak yang bertujuan menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jadi, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan pembekalan tentang internalisasi nilai-nilai kebangsaan pada masyarakat tetapi juga akan diintegrasikan dengan aktivitas masyarakat dalam keseharian yang akan dibimbing secara komprehensif dengan mengambil tema penguatan wawasan kebangsaan Indonesia dan nasionalisme bagi masyarakat sebagai pilar bangsa.