Artikel ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya revenge porn dan bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban renvenge porn dalam perspektif hak asasi manusia. Perkembangan kejahatan dengan pemanfaatan teknologi informasi salah satunya adalah perkembangan cyberporn.  Jenis penelitian ini   yuridis normatif, dengan    data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen yang dikuatkan dengan  wawancara dan dianalisis secara  kualitatif. Hasilnya bahwa muncul dinamika perkembangan kejahatan berupa revenge porn.   Revenge porn atau balas dendam porno adalah bentuk pemaksaan, ancaman terhadap seseorang, umumnya perempuan, untuk menyebarkan konten porno berupa foto atau video yang pernah dikirimkan kepada pelaku . Perilaku ini bertujuan untuk mempermalukan, mengucilkan dan menghancurkan hidup korban. Pelaku bisa pacarnya, mantan pacar yang ingin kembali, atau orang yang tidak bisa diidentifikasi. Victim impact statemens dapat menjadi pertimbangan dalam criminal juctice system sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap korban revenge porn. Pelaku tidak cukup hanya dipidana penjara tetapi bagaimana upaya pelaku untuk memulihkan kembali korban karena masa depannya sudah hancur akibat penyebaran foto atau video korban yang melanggar nilai kesusilaan dan penyebabkan trauma bagi korban dan berdampak pada depresi yang dialami oleh korban. Korban juga perlu mendapatkan rehabilitasi berupa layanan psikologis, dan rehabilitasi psikososial untuk menghilangkan trauma bagi korban revenge porn.  

Penelitian  ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran serta masyarakat terhadap pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat guna mencegah penyebaran Covid-19 beserta dengan kendalanya. Pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat dilakukan pemerintah berkaitan dengan pembatasan mobilitas   guna mencegah adanya potensi kerumunan masyarakat sebagai upaya membendung laju kenaikan angka positif virus corona atau Covid-19. Munculnya Keppres No. 9 Tahun 2020, Presiden telah mendelegasikan kewenangannya pada setiap gubernur, walikota dan bupati untuk dapat lebih merespon aktif dan menciptakan kebijakan yang bermanfaat bagi daerahnya. Permasalahan dalam penelitian   ini adalah bagaimana mengoptimalkan peran serta masyarakat terhadap pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat guna mencegah penyebaran Covid-19 serta kendala yang dihadapi   dalam mengoptimalkan peran serta masyarakat terhadap pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat guna mencegah penyebaran Covid-19. Metode penelitian, menggunakan tipe penelitian yuridis empiris   dengan   data sekunder sebagai data utama serta wawancara dengan informan yang akan dianalisis secara kualitatif.   Hasil Penelitian dan analisa diperoleh bahwa masyarakat sudah ikut berperan serta dalam pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat meskipun belum optimal, karena masih ada masyarakat yang melakukan kegiatan tanpa protokol kesehatan, melakukan mobilitas berkendara roda empat dengan penuh penumpang, pelanggaran terhadap pembatasan jam operasional kegiatan usaha (berdagang), terhadap pelanggaran tersebut hanya dikenakan sanksi administratif yang belum memberikan efek jera   maupun tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah   sehingga diperlukan sosialisasi kepada masyarakat lebih lanjut.