The development of the sharia economy in Indonesia demands the existence of a judicial institution capable of resolving disputes in accordance with Islamic legal principles. The Religious Court, through the amendment of Law Number 3 of 2006, has obtained the authority to handle cases in the field of sharia economics, including Islamic banking disputes. However, the implementation of this authority faces various challenges, both in terms of regulation, dualism of authority with general courts, and institutional readiness, such as human resources and infrastructure. This study employs a qualitative method with a normative juridical approach to analyze the legal basis, court practices, and institutional responses in the exercise of this authority. The results of the study indicate that the Religious Court holds great potential as a pillar for upholding sharia economic law but requires reinforcement in various aspects, including improving judges’ competencies, digitalizing the judicial system, and fostering inter-institutional synergy. Moreover, legal protection for justice seekers highly depends on the effectiveness and professionalism of the judicial institution. Therefore, a sustainable strategy is needed to build the institutional capacity of the Religious Court to respond to the dynamics of the sharia economy in a fair, accountable manner and in line with Islamic legal values in Indonesia.

This study aims to analyze the differences in patient satisfaction levels among BPJS PBI, BPJS Non-PBI, and Non-BPJS groups, as well as to examine the influence of economic factors and service quality on patient satisfaction at the Tawangmangu Public Health Center. This research employs a quantitative approach, using data collection techniques through questionnaires distributed to 130 respondents selected via purposive sampling based on specific criteria. The results show that economic factors have a significant effect on patient satisfaction. Additionally, all dimensions of service quality (reliability, responsiveness, assurance, tangible evidence, and empathy) also significantly influence patient satisfaction. ANOVA analysis reveals a significant difference in satisfaction levels among the patient groups, with BPJS PBI and BPJS Non-PBI patients reporting higher satisfaction levels compared to Non-BPJS patients.

Fashion muslim pada beberapa dekade terakhir mendapat perhatian besar dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi konsumsi fashion muslim di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran fashion dan beberapa faktornya terhadap konsumsi fashion muslim di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik convenience sampling. Pengujian model dan hipotesis dilakukan menggunakan 180 responden dengan populasi yang merupakan wanita berusia antara 18-55 tahun yang berdomisili di Indonesia yang beragama Islam dan dalam keseharian menggunakan pakaian muslim. Hipotesis penelitian diolah menggunakan teknik analisis Structural Equation Modeling (SEM) dan software Smart PLS versi 3.0. Hasil analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sumber pengetahuan fashion muslim, gaya berpakaian dan keunikan fashion muslim memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesadaran fashion muslim. Kesadaran fashion muslim memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap konsumsi fashion muslim. Namun motivasi fashion muslim tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran fashion muslim.
 
 
 

This research aims to determine the determination of the status of the Rohingya ethnic group according to the Refugee Convention and the application of the principle of non-refoulement in handling Rohingya refugees in Indonesia in relation to the principle of sovereignty, and then whether the application of the principle of non-refoulement is absolute or not applied in Indonesia. Due to the large number of Rohingya ethnic groups entering Indonesian territory and causing social problems, security can even threaten sovereignty. The research method is normative legal research, relying on secondary data. The research results show that Indonesia is not a country that has ratified the 1951 convention, as a result, it is difficult for asylum seekers to obtain protection regarding their certainty, and considering the ongoing security situation in Myanmar, of course, the only hope for asylum seekers to achieve a long-term solution is through resettlement in third countries and even though Indonesia has not ratified the 1951 convention, Indonesia still needs to comply with the principle of non-refoulement even though there are no penalties imposed on Indonesia if Indonesia violates the 1951 convention and forces refugees to leave Indonesia considering that the convention does not explain in writing what The consequences that non-convention countries will face if they reject asylum seekers and refugees and force them to leave Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan status etnis Rohingya Menurut Konvensi Pengungsi dan penerapan prinsip non refoulement dalam penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia dikaitkan dengan prinsip sovereignty, dan kemudian apakah penerapan prinsip non refoulement ini mutlak atau tidak diterapkan di Indonesia. Di karenakan banyaknya etnis Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia dan menimbulkan masalah-masalah sosial, keamanan bahkan dapat mengancam kedaulatan. Metode penelitiannya adalah penelitian hukum normatif, bertumpu pada data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa Indonesia bukan merupakan negara yang meratifikasi konvensi 1951, akibatnya pencari suaka kesulitan untuk mendapatkan perlindungan terkait kepastian mereka dan mengingat situasi keamanan yang sedang berlangsung di Myanmar maka tentu saja, maka satu-satunya harapan para pencari suaka untuk mencapai solusi jangka panjang adalah melalui pemukiman kembali di negara ketiga dan walaupun Indonesia tidak meratifikasi konvensi 1951, Indonesia tetap perlu untuk mematuhi prinsip non refoulement sekalipun tidak ada hukuman yang dijatuhkan ke Indonesia apabila Indonesia melanggar konvensi 1951 dan memaksa pengungsi meninggalkan negara Indonesia mengingat di dalam konvensi tidak menjelaskan secara tertulis apa konsekuensi yang akan dihadapi negara-negara non konvensi jika mereka menolak pencari suaka dan pengungsi serta memaksa mereka meninggalkan negara Indonesia. 

The small number of people cultivating horticultural crops, especially vegetables, means that people can only buy vegetables to meet their vegetable food needs, where the main factor for this is the decline in the area of productive land used as agricultural land and cultivation caused by the growth of population density in Indonesia. Therefore, the solution to the existing problem is to provide openness of insight and assistance in utilizing narrow land for plant cultivation. One way to cultivate plants is by using the vertical cultivation method. In implementing this activity, the aim is for Kalijudan residents to have knowledge about the vertical cultivation system and plastic bottle waste management. The implementation of this activity uses the method of socialization and training activities or direct practice. Where, the target audience in the practice of this activity is elementary school students and Kalijudan residents. From the results of the discussion, it was concluded that this activity is useful because it can introduce residents and change the condition of the Kalijudan sub-district which was originally a narrow land without plants into a narrow but green land. In addition, this vertical cultivation activity also has benefits in reducing plastic waste that accumulates in the Kalijudan environment.

Penelitian ini dilakukan dengan tunjuan untuk menginvestigasi solusi secara teoritis penerapan design thinking dalam mengidentifikasi potensi desa yang nantinya akan dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Setelah pemerintah menerbitkan Undang-Undang Desa, maka peran desa semakin meningkat karena desa memiliki kewenangan untuk mengembangkan strategi pelaksanaan pembangunan di wilayah masing-masing melalui pengelolaan potensi desa yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Namun demikian ada pula desa yang memiliki kendala yaitu merasa kesulitan atau tidak mampu menemukan potensi desa yang akan dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Permasalahan ini  dapat menghambat pembangunan sehingga perlu segera diatasi. Oleh karena itu penelitian ini mencoba mencari alternatif solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan bagi desa yang masih kesulitan mengidentifikasi potensi desa untuk dikembangkan. Salah satu metode yang ditawarkan oleh peneliti yaitu penerapan design thinking untuk mengkaji secara teoritis berdasarkan literatur sebagai hal baru bahwa metode ini dapat menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada. Metode penelitian yang digunakan penelitian literatur review. Pada setiap tahapan design thinking dilakukan analisa dan simulasi secara teoritis untuk memberikan gambaran yang jelas bahwa secara teori konsep desain thinking dapat diterapkan untuk mengatasi masalah penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode design thinking dapat digunakan dalam mengidentifikasi potensi desa yang akan dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

This research aims to analyze the influence of machiavellianism, competency and motivation toward audit quality. This study uses a quantitative approach by using questionnaires that was distributed to 50 respondents to gather primary data. Respondents for this research are auditors at Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) – Central Java Chapter. Research data was analyzed by using multiple linear regression analysis. The results show that (1) machiavellianism has negative effect on audit quality, (2) competence has positive effect on audit quality and (3) motivation has no effect on audit quality.