Kampung Depet Indah is one of the villages in the Celala District, Central Aceh District. Kampung Depet Indah is located in an area that is remote in the District of Celala with its vast natural potential with agricultural land and plantations. Based on the results of surveys conducted on several farms and plantations, there are still many farmers who on average use chemical fertilizers as a source of additional or substitute nutrients needed by plants to support growth. One of the work programs being carried out is the manufacture of liquid organic fertilizer (POC) from banana peel waste, where POC itself is a liquid organic fertilizer that can be used by farmers as a provider of nutrients for plants and crops. The implementation of making POC up to the socialization stage to the community consists of several stages which include: (1) Preparation of tools and materials (2) Making POC as a sample (3) Making POC posters (4) Socializing POC to the community (5) Question and answer session.

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan memahami upaya hukum yang dapat dilakukan Indonesia terhadap tindakan dumping yang dilakukan Tiongkok dan Vietnam dan untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari dumping yang dilakukan Tiongkok dan Vietnam terhadap Indonesia. Indonesia memiliki masalah peningkatan jumlah impor besi dan baja dari tahun ke tahun, akan tetapi impor dari Tiongkok dan Vietnam disorot berbeda oleh pemerintah karena mengalami peningkatan yang signifikan sehingga dicurigai melakukan dumping. Dengan begitu apa upaya hukum yang harus dilakukan terhadap dugaan dumping yang dilakukan Tiongkok dan Vietnam oleh lembaga-lembaga yang berwenang serta pihak-pihak terkait dan apa akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dumping saat ini belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Antidumping Code 1994 menjadi dasar upaya yang dilakukan Indonesia terhadap Tiongkok dan Vietnam mengingat bahwa ketiga negara tersebut merupakan anggota dari World Trade Organization dengan General Agreement on Tariff and Trade. Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) adalah lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dumping, baik secara offensive ataupun defensive yang dimulai berdasarkan inisiatif ataupun permohonan dari mayoritas industri dalam negeri barang sejenis. Apabila proses penyelidikan yang dilakukan oleh KADI terbukti ditemukan adanya dumping maka akan dikenakan sangsi berupa pengenaan Bea Masuk Anti Dumping sesuai besaran margin dumping, dan apabila tidak ditemukan atau margin deminimis maka proses penyelidikan dihentikan.