Courses related to procedural law are practicum courses with Course Learning Outcomes (CLO)/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) students who can simulate trials in court. In this case, the moot courtroom's urgency is to provide an infrastructure for students to conduct moot trials. One of the practicum courses is the Constitutional Court's Judicial Procedural Law. Students who take this course must be competent and able to practice in the objective realm of justice. However, based on the observation and tracing results, the service activities' partners do not have a moot courtroom in the constitutional court, so they cannot carry out moot court in the course. Digital/virtual space, known as Metaverse, is a solution for procuring infrastructure for the constitutional court's moot courtroom. The results of this service show that the Metaverse Moot Court of the Constitutional Court is an appropriate technology-based product that is the only quick solution to the absence and limitations of the Constitutional Court's moot courtroom at Partner universities. Partners do not need to spend millions to billions of Rupiahs to procure facilities and infrastructure for the Constitutional Court's moot courtroom. In addition, this product is a solution to time constraints, considering that the campus has operational hours while students are still required to be proficient in practicing proceedings at the Constitutional Court. Finally, the virtual reality technology product implemented in this pseudo-courtroom provides an immersive experience like the real atmosphere in the courtroom. It makes students more excited and increases motivation to practice the trial.

This study explores the legal and policy dimensions influencing security, economic development, and education in the Indonesia-Malaysia border region, identifying key challenges and offering policy recommendations. Using a qualitative methodology and NVIVO 12+ software for data analysis, the research examines legislation documents, government reports, and policy frameworks to uncover significant gaps. The study reveals critical deficiencies, including underfunded educational institutions, inadequate healthcare facilities, and insufficient infrastructure, which hinder both human development and economic growth. For instance, many border villages face infrastructural deficits such as unpaved roads and unreliable electricity, limiting access to education and curbing local economic opportunities. The research also highlights the fragmentation of legal and policy frameworks, which often prioritize national security and macroeconomic goals over local needs, exacerbating socio-economic inequalities. Inadequate security measures further undermine regional stability, facilitating transnational crimes such as human trafficking and illegal trade. The study emphasizes the interconnectedness of education, infrastructure, security, and economic development, underscoring how deficiencies in one area adversely affect the others. This paper offers novel insights into border governance, proposing an integrated policy approach that aligns legal, economic, and educational objectives to foster sustainable development, enhance security, and promote regional cooperation. The findings provide valuable implications for policymakers seeking to improve governance in border regions facing similar socio-political challenges.
 

PPKL (Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan) adalah ujung tombak gerakan pendampingan koperasi di lapangan dan PPKL adalah sebagai Informator, Enumerator (pendataan koperasi), Motivator, Mentor (Pendamping) koperasi serta Mediator (Penghubung/Jembatan) koperasi dengan stakeholder .Ppkl pun di dalam peranannya berkewajiban untuk membimbing dan membina koperasi yang di dalam masa pandemi ini terdapat berbagai penurunan kinerja nya bahkan anjlok dalam perekonomiannya yang menyebabkan perintah pun mengalami rating yang cukup serius, disinilah peran ppkl menjadi sangat penting sebagai ujung tombak dari pemerintahan itu sendiri guna menegakkan kembali kenormalan perekonomian di masa pandemi ini serta mengedukasikan kepada Koperasi tentang pentingnya strategi digitalisasi sebagai salah satu acuan cara guna mendapatkan pencerahan dan berbagai solusi terhadap permasalahan yang terjadi saat ini . Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif , penelitian ini diproses dengan cara wawancara dan observasi medalam serta survey langsung yang kemudian di analisis lalu mendapatkan kesimpulan , Namun penelitian ini pun secara garis besar belum membawa dampak yang cukup baik bagi Dinas Koperasi provinsi Banten   dikarenakan penelitian ini barulah saja diuji coba oleh 1 orang PPKL saja yaitu PPKL Kota Tangerang Binaan Lintas Provinsi Banten, ini dinilai belum terlalu akurat karena harus melalui proses panjang guna untuk menyetarakan program-program dari dinas koperasi provinsi Banten itu sendiri, akan tetapi penelitian ini bisa dijadikan sebagai contoh awal mula yang baik yang bisa di contoh oleh PPKL lain dan di sesuaikan dengan Program Dinas Koperasi itu sendiri dengan berjalannya waktu guna memperbaiki roda perekonomian koperasi itu sendiri.

<p>PPKL (Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan) adalah ujung tombak gerakan pendampingan koperasi di lapangan dan PPKL adalah sebagai Informator, Enumerator (pendataan koperasi), Motivator, Mentor (Pendamping) koperasi serta Mediator (Penghubung/Jembatan) koperasi dengan stakeholder .Ppkl pun di dalam peranannya berkewajiban untuk membimbing dan membina koperasi yang di dalam masa pandemi ini terdapat berbagai penurunan kinerja nya bahkan anjlok dalam perekonomiannya yang menyebabkan perintah pun mengalami rating yang cukup serius, disinilah peran ppkl menjadi sangat penting sebagai ujung tombak dari pemerintahan itu sendiri guna menegakkan kembali kenormalan perekonomian di masa pandemi ini serta mengedukasikan kepada Koperasi tentang pentingnya strategi digitalisasi sebagai salah satu acuan cara guna mendapatkan pencerahan dan berbagai solusi terhadap permasalahan yang terjadi saat ini . Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif , penelitian ini diproses dengan cara wawancara dan observasi medalam serta survey langsung yang kemudian di analisis lalu mendapatkan kesimpulan , Namun penelitian ini pun secara garis besar belum membawa dampak yang cukup baik bagi Dinas Koperasi provinsi Banten   dikarenakan penelitian ini barulah saja diuji coba oleh 1 orang PPKL saja yaitu PPKL Kota Tangerang Binaan Lintas Provinsi Banten, ini dinilai belum terlalu akurat karena harus melalui proses panjang guna untuk menyetarakan program-program dari dinas koperasi provinsi Banten itu sendiri, akan tetapi penelitian ini bisa dijadikan sebagai contoh awal mula yang baik yang bisa di contoh oleh PPKL lain dan di sesuaikan dengan Program Dinas Koperasi itu sendiri dengan berjalannya waktu guna memperbaiki roda perekonomian koperasi itu sendiri.</p>