Technological advancements in the Society 5.0 era have transformed the economic landscape, including taxation mechanisms. This study focuses on the role and responsibilities of digital platforms in tax imposition in Indonesia, governed by various regulations such as the Harmonized Tax Law (UU HPP) and Electronic Information and Transaction Law (UU ITE). The study finds that while digital platforms are central to the digital economy, existing regulations have not fully addressed the complexity of their operations, particularly in the context of taxation. Using a normative juridical approach, this research examines key challenges such as transaction anonymity, taxation disparities between conventional and digital companies, and tax avoidance by multinational digital platforms. On the other hand, the Indonesian government has initiated adaptation efforts by imposing Value-Added Tax (VAT) on digital trade, although its implementation still faces technical and administrative barriers. The study concludes that Indonesia's tax regulations need reforms to better accommodate the dynamics of the digital economy, including implementing fair and legally certain taxes for digital platforms. Recommendations include strengthening oversight, enhancing international collaboration, and utilizing technology to improve transparency and efficiency in the tax system. This research aims to contribute to the government, regulators, and business actors in creating an inclusive and sustainable digital economic ecosystem.

Penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam pelayanan dan pengawasan pajak di Indonesia menimbulkan perhatian karena potensinya dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada digitalisasi sistem perpajakan. Saat ini banyak persoalan yang ditemukan dalam digitalisasi pelayanan dan pengawasan pajak di Indonesia, yang meliputi kesulitan dalam mendeteksi kecurangan, manipulasi data, pelayanan yang kurang responsif, dan laporan-laporan keuangan palsu, padahal seharusya hal tersebut tidak terjadi. Maka dari itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi potensi AI dalam mengatasi tantangan perpajakan tersebut dan meningkatkan kinerja sistem perpajakan agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel dengan ditinjau dari peraturan-peraturan terkait yang sudah ada dan juga meneliti kebermanfaatan penggunaan AI dalam memenuhi kebutuhan digitalisasi perpajakan kedepannya. Metode penelitian meliputi analisis literatur dan studi kasus terkait implementasi AI dalam konteks perpajakan di negara lain. Hasil analisis menunjukkan bahwa AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi pelayanan pajak, mendeteksi kecurangan dengan lebih akurat, dan meningkatkan transparansi atau akuntabilitas dalam pengawasan pajak, serta memenuhi kebutuhan zaman walaupun masih ada tantangan yang harus diatasi bersama.