Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan hukum dalam Pemilu 2024 di Indonesia, dengan fokus pada peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Analisis normatif yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan berbagai sumber terkait mengungkapkan beberapa tantangan utama dalam penegakan hukum pemilu. Ini mencakup kompleksitas pembuktian kasus politik uang, perbedaan interpretasi regulasi antar lembaga, dan keterbatasan sumber daya. Studi ini juga mengevaluasi efektivitas sanksi hukum dalam memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran pemilu. Temuan menunjukkan bahwa penerapan sanksi belum sepenuhnya efektif karena ringannya hukuman dan inkonsistensi dalam penerapannya. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor penyebab kesenjangan antara regulasi dan implementasi, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran Bawaslu, ego sektoral antar lembaga penegak hukum, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang bentuk-bentuk pelanggaran pemilu. Analisis terhadap kinerja Sentra Gakkumdu mengungkapkan tantangan dalam koordinasi antar lembaga dan keterbatasan infrastruktur, terutama di daerah terpencil. Untuk meningkatkan integritas pemilu, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi Gakkumdu, peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan intensif, dan optimalisasi peran teknologi informasi dalam pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Studi ini juga menyoroti pentingnya penerapan sanksi yang lebih tegas dan konsisten, serta peningkatan transparansi dalam proses penegakan hukum pemilu. Lebih lanjut, penelitian ini mengusulkan penguatan mekanisme rehabilitasi dan reintegrasi bagi pelaku tindak pidana pemilu, serta peningkatan kerjasama internasional dalam pertukaran praktik terbaik penegakan hukum pemilu. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat berkontribusi pada penyelenggaraan pemilu yang lebih berintegritas dan demokratis di Indonesia, sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan cita-cita reformasi.

Law No. 19 of 2013 on the Protection and Empowerment of Farmers aims to improve farmers' welfare through various programs, including fertilizer subsidies. However, the distribution of subsidized fertilizers often faces issues such as misallocation, delays, and misuse. The Farmer Card (Kartu Tani), an innovation to facilitate the distribution of subsidized fertilizers, has significant potential to address these problems. This study aims to evaluate the effectiveness of the Farmer Card in the distribution of subsidized fertilizers, identify the challenges faced by farmers in its use, and propose solutions for the optimization of the Farmer Card. Using a descriptive qualitative approach through literature review, this study finds that the main challenges include technical issues, lack of socialization, bureaucratic hurdles, and farmers' distrust of new technology. Proposed solutions include enhancing technological infrastructure, providing intensive training for farmers, and simplifying administrative procedures. The study's results indicate that improvements in these aspects can enhance the effectiveness and transparency of subsidized fertilizer distribution through the Farmer Card.

Law No. 19 of 2013 on the Protection and Empowerment of Farmers aims to improve farmers' welfare through various programs, including fertilizer subsidies. However, the distribution of subsidized fertilizers often faces issues such as misallocation, delays, and misuse. The Farmer Card (Kartu Tani), an innovation to facilitate the distribution of subsidized fertilizers, has significant potential to address these problems. This study aims to evaluate the effectiveness of the Farmer Card in the distribution of subsidized fertilizers, identify the challenges faced by farmers in its use, and propose solutions for the optimization of the Farmer Card. Using a descriptive qualitative approach through literature review, this study finds that the main challenges include technical issues, lack of socialization, bureaucratic hurdles, and farmers' distrust of new technology. Proposed solutions include enhancing technological infrastructure, providing intensive training for farmers, and simplifying administrative procedures. The study's results indicate that improvements in these aspects can enhance the effectiveness and transparency of subsidized fertilizer distribution through the Farmer Card.