Di Indonesia, virus corona menyebar dari Timur ke Barat. Keterlambatan penanganan pencegahan, sosialisasi, dan ketersediaan alat pelindung diri kepada masyarakat menjadi salah satu penyebab percepatan penyebaran virus corona. Distribusi terbanyak di kotabesar dengan tingkat mobilitas tinggi dan wilayah padat penduduk, seperti Surabaya. Salah satu langkah awal pencegahan adalah dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker atau pelindung wajah. Dusun Tegalsari merupakan dusun pinggiran Kabupaten Sidoarjo yang termasuk sulit dijangkau. Kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat untuk mencegah penyebaran virus corona kepada warga di Tegalsari. Kegiatan ini terdiri dari tiga tahap yaitu survei, pengadaan alat pelindung diri secara langsung, dan penyuluhan kesehatan. Survei dilakukan berdasarkan koordinasi dengan kepala dusun. Pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan memberi edukasi kesehatan kepada masyarakat setempat. Selanjutnya, pembagian alat pelindung diri secara langsung diberikan kepada ketua rukun tetangga secara kolektif untuk masyarakat desa tegalsari. APD berupa masker diberikan kepada 145 kepala keluarga di Desa Tegalsari. Kegiatan pengabdian yang dilakukan berupa edukasi kesehatan masyarakat sekitar dalam penerapan pola hidup bersih dan sehat, salah satunya adalah langkah-langkah mencuci tangan yang benar dan pentingnya menggunakan APD minimal masker ketika beraktifitas di luar rumah. Selain itu, menempelkan stiker pencegahan corona dan pengadaan tempat cuci tangan yang diletakkan di tempat-tempat strategis.

Bisnis dan setiap layanan publik, dalam kondisi yang penuh ketidakpastian karena pandemi Covid-19, termasuk didalamnya konsep penggunaan cyber notary bagi pejabat pembuat akta otentik. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Perolehan data primer melalui focus group discussion, interview secara langsung atau melalui seminar online, dengan teknik non-random purposive sampling. Cyber notary diselenggarakan untuk membuktikan dokumen pendukung dari suatu akta yang wajib dilengkapi dengan tanda tangan elektronik yang terdaftar. Suatu digital signature telah memenuhi unsur secara yuridis, yaitu seseorang yang membutuhkan tanda tangan digitalnya dianggap mengakui apa yang ditulisnya secara keseluruhan dalam dokumen elektronik yang bersangkutan. Oleh karenanya mendesak bagi Kemenkumham untuk segera membuat peraturan tentang digital signature dalam akta otentik notaris, mengingat sah secara hukum sebagai alat bukti surat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.