Banyaknya lereng pada pembangunan IPAL 1 KIPP IKN menyebabkan adanya potensi longsoran yang membahayakan lingkungan disekitarnya. Faktor yang sering mengakibatkan kelongsoran yaitu pengaruh geometri dan penyusun material tanah lereng tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis stabil atau tidaknya suatu lereng yang ditunjukan dalam bentuk nilai Faktor Keamanan. Penelitian menggunakan dua metode, yaitu metode Bishop Simplified dan metode elemen hingga. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu geometri lereng pada jalan akses lingkar kanan IPAL 1 KIPP IKN dari Sta 0+340 s/d Sta 0+380 dan data penyelidikan tanah dari PT. YODYA selaku konsultan perencananya dengan tinggi lereng 25 m, lebar 20,6 m, nilai kohesi tanah (c) = , berat volume tanah , dan sudut geser tanah . Penelitian ini didapatkan hasil Faktor Keamanan dengan metode Bishop Simplified sebesar 1,7 dan metode elemen hingga sebesar 1,7. Berdasarkan nilai Faktor Keamanan yang disarankan SNI-8460 yaitu 1,5 berarti lereng tersebut aman karena nilai Faktor Keamanan lerengnya lebih besar dari yang disarankan.

Tulisan ini mengkaji kiprah Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Hal penting yang hendak disampaikan di sini adalah norma atau kaidah yang dikembangkan oleh Ombudsman dalam memproses pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik yang dituangkan ke dalam rekomendasi yang dihasilkannya. Dengan demikian, norma atau kaidah tersebut adalah norma atau kaidah yang bersifat individual-konkret (serupa dengan putusan pengadilan) karena terikat oleh kasus faktual spesifik yaitu pengaduan masyarakat yang ditangani Ombudsman. Dalam pembahasan dihasilkan temuan berupa norma atau kaidah tentang pelayanan publik yang didistilasikan dari Rekomendasi-rekomendasi Ombudsman sebagai berikut: (1) penyelenggara pelayanan publik harus menetapkan kebijakan tertulis; (2) penyelenggara pelayanan publik harus melakukan tindak lanjut dan penyelesaian atas suatu masalah; (3) penyederhanaan persyaratan teknis administratif; (4) penyelenggara pelayanan publik harus memperhatikan sisi kepatutan dan kepantasan.